Kerusuhan Prancis Meluas, Ratusan Toko Dijarah dan Carrefour Rugi Besar

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Kerusuhan di Prancis kembali memanas pada Minggu (18/10/2026), setelah demonstrasi terkait kenaikan biaya hidup sehari sebelumnya berubah menjadi salah satu gelombang kekerasan terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Kerusuhan tersebut menelan korban jiwa, memicu ribuan penangkapan, serta menyebabkan ratusan toko rusak dan dijarah.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan, lebih dari 2.000 orang ditangkap di seluruh negeri dan lebih dari 600 petugas kepolisian mengalami luka-luka.

Satu demonstran dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami henti jantung saat mengikuti aksi di Paris.

Pada Sabtu (17/10/2026), demonstrasi yang diikuti lebih dari 500.000 orang di berbagai kota berujung bentrokan antara kelompok massa dan aparat keamanan. Sejumlah bangunan publik dibakar, toko-toko dijarah, dan kendaraan polisi diserang.

Di Paris, ketegangan masih berlanjut pada Minggu. Polisi kembali menembakkan gas air mata ke arah demonstran di Place de la République, sementara sejumlah sepeda dibakar. Kawasan tersebut sebelumnya menjadi salah satu titik kerusuhan.

Kerusuhan juga memicu gangguan terhadap aktivitas bisnis dan perdagangan. Ratusan toko mengalami kerusakan, mulai dari butik mewah hingga supermarket.

Pemerintah Prancis kini menghadapi tekanan untuk memulihkan keamanan sekaligus menangani kerugian yang dialami pelaku usaha.

Carrefour Laporkan Puluhan Gerai Rusak

Dampak kerusuhan turut dirasakan jaringan ritel Carrefour. CEO Carrefour Alexandre Bompard mengatakan kepada stasiun televisi BFMTV bahwa 50 gerai perusahaan mengalami kerusakan, dengan 20 di antaranya dijarah.

Bompard menyebut kerugian akibat kerusakan tersebut mencapai puluhan juta euro. Kerusakan gerai dan penjarahan berpotensi mengganggu operasional ritel serta menambah beban pemulihan bagi perusahaan.

Di Bordeaux, Wali Kota Thomas Cazenave menyebut hingga 100 toko telah dijarah. Sementara itu, Wali Kota Marseille Benoît Payan mengumumkan bantuan keuangan darurat untuk mendukung pelaku usaha yang terdampak kekerasan.

Menteri Ekonomi Roland Lescure juga menjanjikan dukungan bagi pemilik usaha yang mengalami kerugian.

Pemerintah, menurut dia, akan meminta pihak yang bertanggung jawab atas perusakan untuk mengganti kerugian dan mempertanggungjawabkan tindakannya.

Operasi pembersihan dan pemulihan berlangsung di sejumlah kota, dari Lille di utara hingga Marseille di selatan.

Di Limoges, Prancis barat daya, balai kota berusia 143 tahun terbakar dan sebagian besar bangunannya hancur akibat pembakaran pada Sabtu.

Wali Kota Limoges Guillaume Guerin mengatakan, terdapat indikasi kuat bahwa pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja.

Ia juga mengancam mengundurkan diri jika kota tidak memperoleh dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki bangunan tersebut.

Tekanan terhadap Macron Meningkat

Kerusuhan ini memperbesar tekanan politik terhadap Presiden Emmanuel Macron menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan berlangsung tahun depan.

Macron dijadwalkan menyampaikan pidato kepada masyarakat pada Minggu malam waktu setempat.

Gelombang protes yang awalnya muncul bulan lalu terkait kondisi sekolah dan kekurangan guru di kawasan pinggiran berpendapatan rendah kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas.

Demonstran juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap ketimpangan sosial, pemangkasan belanja publik, dan kenaikan biaya hidup.

Pemerintah menyalahkan kelompok kiri radikal dan pelaku kriminal atas aksi kekerasan serta penjarahan. Namun, rangkaian demonstrasi tersebut juga mencerminkan meluasnya ketidakpuasan sosial di tengah tekanan ekonomi dan persoalan layanan publik.

Pemimpin sayap kanan Prancis Jordan Bardella mengecam situasi tersebut dan meminta Macron mundur. Ia menilai kerusuhan menunjukkan persoalan serius dalam penegakan keamanan di negara itu.

Sementara itu, pemerintah menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni memulihkan ketertiban umum dan membatasi dampak ekonomi dari kerusuhan.

Besarnya kerusakan pada toko dan fasilitas publik berpotensi menambah beban biaya pemulihan bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha.