Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Tekanan politik terhadap Nvidia semakin meningkat setelah Ketua Komite Perbankan Senat Amerika Serikat (AS) Tim Scott meminta mantan CEO perusahaan tersebut, Jensen Huang, dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick memberikan kesaksian di hadapan Kongres.
Permintaan tersebut berkaitan dengan perkembangan terbaru di Nvidia, termasuk isu keamanan nasional dan pengawasan ekspor chip kecerdasan buatan (AI) ke China.
Mengutip Reuters, Kamis (12/11/2026), Scott mengirimkan surat kepada Huang dan Lutnick untuk meminta keduanya hadir dalam sidang Komite Perbankan Senat.
Baca Juga: Harga Emas Dunia Naik Tipis, tetapi Masih Terancam Koreksi Mingguan 4,4%
"Sejumlah laporan terbaru menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keamanan nasional dan perlindungan teknologi sensitif AS. Saya meminta CEO Nvidia Jensen Huang dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick memberikan kesaksian di hadapan Komite Perbankan Senat," tulis Scott melalui platform X.
Scott mengatakan akan mempertimbangkan penggunaan surat panggilan paksa atau subpoena apabila Huang tidak bersedia hadir secara sukarela.
"Rakyat Amerika berhak mendapatkan jawaban," ujarnya.
Huang sebelumnya mengundurkan diri dari posisi CEO Nvidia setelah muncul laporan mengenai hubungan romantisnya dengan seorang pengusaha perempuan bernama Alice Huang.
Perempuan tersebut dicurigai otoritas AS memiliki hubungan dengan aktivitas mata-mata untuk pemerintah China.
Di sisi lain, sejumlah anggota Kongres juga mengkritik Lutnick terkait keputusan pemerintah AS yang belum memasukkan puluhan perusahaan China ke dalam daftar hitam perdagangan. Mereka juga mempertanyakan pengawasan pemerintah terhadap ekspor chip Nvidia ke China.
Juru bicara Huang dan Lutnick belum dapat dihubungi untuk memberikan komentar.
Baca Juga: AS Siapkan Pembatasan Baru, Akses China ke Chip AI Nvidia Terancam
Pengawasan Kongres terhadap Nvidia Meluas
Tekanan terhadap Nvidia tidak hanya datang dari Senat. Tiga ketua komite di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS juga meminta Huang dan penasihat hukum Nvidia, Tim Teter, menghadiri wawancara tertutup yang disertai transkrip pada 1 dan 2 Desember.
Ketiga pejabat tersebut adalah Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Brian Mast, Ketua Komite Khusus China John Moolenaar, dan Ketua Komite Intelijen DPR Rick Crawford.
Mereka meminta Huang dan Teter hadir sesuai jadwal atau menghadapi kemungkinan pemanggilan paksa melalui subpoena.
"Ada kekhawatiran keamanan nasional yang jelas dan harus segera ditangani," tulis ketiga ketua komite tersebut dalam surat mereka.
Selain itu, mereka juga meminta Wakil Menteri Perdagangan AS Jeffrey Kessler memberikan kesaksian dalam sidang pada 3 Desember.
Sementara itu, pejabat senior Gedung Putih dilaporkan tengah membahas kemungkinan pencopotan Lutnick dari jabatannya. Informasi tersebut berasal dari dua sumber yang mengetahui pembahasan internal pemerintahan AS.
Baca Juga: Microsoft Down Lebih dari 5 Jam, Outlook dan Teams Ganggu Aktivitas Bisnis
China Bantah Tuduhan terhadap Alice Huang
Pemerintah China membantah tuduhan bahwa Alice Huang merupakan mata-mata. Jaksa Agung AS Todd Blanche juga mengatakan Departemen Kehakiman belum mengambil kesimpulan mengenai apakah Alice Huang terlibat dalam aktivitas spionase atau tidak.
Alice Huang belum dapat dihubungi untuk memberikan komentar.
Kasus ini menambah sorotan terhadap Nvidia di tengah persaingan teknologi AS dan China.
Chip AI Nvidia menjadi komponen penting dalam pengembangan model kecerdasan buatan, sementara Washington selama beberapa tahun terakhir berupaya membatasi akses China terhadap teknologi semikonduktor canggih tersebut.
Meningkatnya pengawasan Kongres berpotensi memperbesar tekanan terhadap kebijakan ekspor chip Nvidia sekaligus memengaruhi strategi bisnis perusahaan di pasar China.
Baca Juga: The Fed: Tak Ada Cara Mudah untuk Menurunkan Biaya Hidup yang Telanjur Mahal













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
