Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Selatan dan Amerika Serikat akan melakukan latihan militer musim semi pekan ini, tetapi jumlah pasukan yang akan mengikuti latihan bersama akan lebih kecil dari biasanya karena pandemi virus corona.
Mengutip Reuters, Minggu (7/3), Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan dalam sebuah pernyataan mengungkapkan, sekutu akan memulai latihan pos komando simulasi komputer selama sembilan hari pada Senin.
Korea Selatan dan Amerika Serikat memutuskan untuk melanjutkan latihan setelah "secara komprehensif mempertimbangkan situasi Covid-19, pemeliharaan postur kesiapan tempur, denuklirisasi Semenanjung Korea dan pembentukan perdamaian," kata Kepala Staf Gabungan, mencatat bahwa latihan ini bersifat "defensif".
Kantor berita Yonhap melaporkan, latihan tersebut tidak termasuk manuver luar ruangan, yang telah dilakukan sepanjang tahun, dan jumlah pasukan serta peralatan akan diminimalkan akibat pandemi.
Latihan tersebut juga memberikan kesempatan untuk menilai kesiapan Korea Selatan untuk mengambil alih kontrol operasional masa perang (OPCON), dan serangkaian latihan skala kecil dapat mempersulit upaya Presiden Moon Jae-in untuk menyelesaikan transfer sebelum masa jabatannya berakhir pada tahun 2022.
Baca Juga: Jerman kirim kapal perang pertama ke Laut China Selatan sejak 2002, China geram!
Bahkan sebelum pandemi, latihan telah dikurangi untuk memfasilitasi negosiasi AS yang bertujuan membongkar program nuklir Pyongyang.
Latihan gabungan tersebut diawasi secara ketat oleh Korea Utara yang menyebutnya sebagai "latihan perang".
Sementara Pyongyang terkadang menanggapi latihan semacam itu dengan unjuk kekuatan militernya sendiri, mungkin tidak mungkin melakukannya kali ini, kata Chad O'Carroll, CEO Grup Risiko Korea, yang memantau Korea Utara.
“Saya pikir ada terlalu banyak hal dalam agenda domestik yang salah untuk mengambil risiko eskalasi tit-for-tat yang signifikan,” katanya di Twitter.
"Dan ini adalah pemerintah yang cenderung memfokuskan sebagian besar sumber dayanya untuk menangani satu masalah utama pada satu waktu."
Seorang penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, tindakan drastis Korea Utara untuk mencegah wabah Covid-19 telah memperburuk pelanggaran hak asasi manusia dan kesulitan ekonomi, termasuk laporan kelaparan, bagi warganya, yang sudah dilanda sanksi internasional.
