Sumber: Reuters | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - HANOI. Parlemen Vietnam mengesahkan undang-undang (UU) pada Sabtu (21/11/2026) yang bertujuan mempercepat pengambilalihan lahan untuk sejumlah proyek khusus. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur, tetapi berpotensi mengurangi posisi tawar petani dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka.
Undang-undang tersebut dirancang untuk mengatasi keterlambatan proyek infrastruktur dan industri di Vietnam. Selama ini, banyak proyek tertunda akibat keberatan warga dan petani yang menilai nilai ganti rugi atas tanah yang diambil alih pemerintah berada di bawah harga pasar.
Berdasarkan revisi UU Pertanahan, pemerintah dapat menerbitkan keputusan pengambilalihan lahan sebelum rencana pemberian kompensasi disetujui. Namun, ketentuan ini berlaku dengan syarat tidak diperlukan relokasi warga dan rencana kompensasi telah diumumkan kepada publik.
Aturan tersebut berlaku untuk proyek-proyek yang dianggap penting secara nasional, proyek investasi publik yang mendesak, serta pengambilalihan lahan yang disetujui oleh lebih dari 75% pemilik atau pengguna lahan yang terdampak.
"Dari sudut pandang teknis, ketentuan ini tampaknya dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek-proyek prioritas secara tepat waktu dengan tetap mempertahankan perlindungan prosedural," kata Chris Luong, mitra di CNC Counsel, firma hukum yang bergerak di bidang konstruksi, infrastruktur, dan real estat.
Dari total 479 anggota parlemen Majelis Nasional Vietnam, lima orang menolak revisi UU Pertanahan tersebut dan delapan lainnya tidak memberikan suara. Undang-undang ini akan mulai berlaku pada 1 Juli 2027.
Menteri Pertanian dan Lingkungan Hidup Vietnam, Trinh Viet Hung, mengatakan kepada parlemen pada Sabtu bahwa revisi undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat yang lahannya diambil alih.
Perlindungan itu mencakup jaminan relokasi yang lebih kuat, dukungan mata pencaharian hingga tiga tahun, serta perluasan program pelatihan keterampilan kerja.
Sebelumnya, rencana pemberian kompensasi umumnya harus disetujui terlebih dahulu sebelum pemerintah dapat mengambil alih lahan.
Luong mengatakan perubahan aturan ini kemungkinan lebih relevan diterapkan pada lahan pertanian, karena pengambilalihan jenis lahan tersebut lebih kecil kemungkinannya mengharuskan warga untuk pindah dibandingkan pengambilalihan properti tempat tinggal.
Meski demikian, penerapan aturan tersebut tetap bergantung pada jenis proyek dan ketentuan ambang batas persetujuan yang telah ditetapkan, kata Luong.
Perselisihan mengenai lahan telah lama menjadi persoalan sensitif di Vietnam. Negosiasi terkait kompensasi kerap berlangsung selama bertahun-tahun dan terkadang memicu aksi protes di negara yang menerapkan kontrol ketat tersebut.
Di Hanoi, sejumlah warga yang tinggal di sepanjang Sungai Merah awal tahun ini memasang spanduk dan melakukan aksi berjalan kaki di lingkungan mereka. Mereka mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pembangunan kembali kawasan senilai US$ 28 miliar yang berpotensi berdampak terhadap sekitar 280.000 orang.
Kasus lain yang menjadi sorotan adalah proyek lapangan golf di Provinsi Hung Yen bagian utara yang didukung oleh Trump Organization. Proyek tersebut mencakup lahan pertanian yang diperoleh dari warga setempat.
Para anggota parlemen mengatakan revisi undang-undang tersebut juga akan memperkenalkan kriteria pengambilalihan lahan yang lebih jelas serta memperbaiki sistem penilaian harga tanah melalui metode penetapan harga yang lebih transparan dan berbasis data.
Selain itu, parlemen Vietnam juga mengesahkan undang-undang keamanan data yang memperluas pengawasan negara terhadap data sensitif dan arus data lintas negara.
Parlemen juga menyetujui perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menghapus hukuman mati untuk enam jenis tindak pidana, termasuk perdagangan narkoba dan pemerkosaan anak.














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)