Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - FRANKFURT. Pemerintah Jerman mengumumkan pada hari Minggu (4/9/2022) sebuah rencana bantuan baru besar-besaran untuk memerangi melonjaknya biaya energi dan inflasi. Totalnya mencapai 65 miliar euro.
"Jerman berdiri bersama di masa yang sulit. Sebagai sebuah negara, kita akan melewati masa sulit ini sebagai sebuah negara," kata Kanselir Olaf Scholz pada konferensi pers pada hari Minggu.
Mengutip Euronews, Scholz mengumumkan kebijakan tersebut bersama dengan para pemimpin dari Partai Hijau dan FDP pro-bisnis setelah pembicaraan larut malam pada hari Sabtu.
Mengulangi mantranya bahwa orang Jerman "tidak akan pernah" menghadapi krisis energi "sendirian", Scholz meluncurkan paket bantuan, termasuk pembayaran satu kali sebesar 300 euro untuk jutaan pensiunan dan 200 euro bagi pelajar untuk menutupi biaya energi.
Batas harga yang direncanakan pada jumlah dasar konsumsi energi untuk keluarga dan individu dan penerus "tiket 9 euro" yang populer di negara itu untuk transportasi umum nasional juga diumumkan.
Scholz mengindikasikan bahwa keuntungan tak terduga yang saat ini dihasilkan oleh beberapa perusahaan energi akan digunakan untuk membantu mendanai bantuan ini, meskipun tampaknya anggota FDP menolak pajak.
Baca Juga: Demi Atasi Krisis Energi, Eropa Cari Alternatif Pasokan Gas Pengganti Rusia ke Qatar
Kanselir Jerman mengatakan dia menyadari bahwa banyak orang Jerman berjuang untuk mengatasi kenaikan harga dan bahwa pemerintah siap membantu.
"Kami menanggapi kekhawatiran ini dengan sangat, sangat serius," katanya.
Melansir BBC, langkah ini diambil pemerintah Jerman karena Eropa tengah berjuang dengan pasokan yang langka setelah invasi Rusia ke Ukraina.
Paket bantuan ini nilainya jauh lebih besar dari dua paket bantuan sebelumnya. Paket ini akan mencakup pembayaran satu kali untuk kelompok masyarakat yang paling rentan dan keringanan pajak untuk bisnis padat energi.
Seperti yang diketahui, harga energi telah melonjak sejak invasi Rusia pada Februari lalu. Dan kini, Eropa sedang mencoba untuk melepaskan diri dari ketergantungan energi Rusia.
Ukraina telah mendesak Eropa untuk meneguhkan pendiriannya.
Baca Juga: Kecemasan Eropa Terbukti, Rusia Tak Akan Buka Aliran Pipa Gas Utama ke Benua Biru
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia berusaha menghancurkan kehidupan normal setiap warga negara Eropa. Dalam pidato malamnya pada hari Sabtu, dia mengatakan Rusia sedang mempersiapkan "serangan energi yang menentukan terhadap semua orang Eropa", dan hanya persatuan di antara negara-negara Eropa yang akan menawarkan perlindungan.
Dan dalam wawancara dengan BBC yang disiarkan pada hari Minggu, istri Zelensky, Olena, mengatakan bahwa jika dukungan untuk Ukraina kuat, krisis akan lebih singkat. Dia mengingatkan warga Inggris bahwa sementara kenaikan biaya hidup itu sulit, warga Ukraina membayar dengan nyawa mereka.
Menurut situs web Politico, para pejabat Uni Eropa telah memperingatkan kemungkinan akan ada titik kritis dalam beberapa bulan mendatang ketika negara-negara mulai merasakan krisis ekonomi yang akut dan di sisi lain juga masih diminta untuk membantu militer Ukraina dan upaya kemanusiaan.
Sudah ada tanda-tanda ketidakpuasan di masyarakat, di mana pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di ibukota Ceko Praha pada hari Minggu. Mereka berunjuk rasa menentang harga energi yang tinggi dan menyerukan diakhirinya sanksi terhadap Rusia.
Polisi mengatakan sekitar 70.000 orang, terutama dari kelompok sayap kanan dan sayap kiri hadir dalam unjuk rasa tersebut.
Baca Juga: Rusia Batal Membuka Kembali Pipa Gas, Eropa Makin Terdesak Jelang Musim Dingin
Sementara itu, beberapa ratus pengunjuk rasa berkumpul di Lubmin di timur laut Jerman, terminal pipa gas Nord Stream dari Rusia.
Mereka menyerukan commissioning Nord Stream 2, pipa baru yang akan online tetapi diblokir oleh pemerintah Jerman setelah invasi.
Dua hari lalu, Rusia mengatakan akan menangguhkan ekspor gas ke Jerman melalui pipa Nord Stream 1 yang sudah beroperasi tanpa batas waktu.
Kebuntuan dengan Rusia telah memaksa negara-negara seperti Jerman untuk mencari persediaan di tempat lain.
