Laporan intelijen: Skenario terburuk, China harus siap konfrontasi senjata dengan AS

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Bocoran yang didapat Reuters dari sejumlah sumber menunjukkan adanya laporan internal China yang memperingatkan bahwa Beijing menghadapi gelombang permusuhan yang meningkat setelah wabah virus corona yang dapat menyebabkan hubungan dengan Amerika Serikat menjadi konfrontasi.

Melansir Reuters, berdasarkan laporan yang disajikan awal bulan lalu oleh Kementerian Keamanan Negara China kepada para pemimpin Beijing termasuk Presiden Xi Jinping, sentimen global anti-China berada pada titik tertinggi sejak penumpasan Lapangan Tiananmen 1989.

Akibatnya, menurut sumber Reuters yang akrab dengan konten laporan, Beijing menghadapi gelombang sentimen anti-China yang dipimpin oleh Amerika Serikat setelah pandemi dan perlu dipersiapkan dalam skenario terburuk untuk konfrontasi bersenjata antara kedua kekuatan global. Sumber Reuters menolak untuk diidentifikasi karena sensitivitas masalah ini.

Baca Juga: Bakal memanas, penyiar China sebut Menlu AS sebagai Evil Pompeo

Laporan tersebut disusun oleh Institut Hubungan Internasional Kontemporer China (CICIR), sebuah lembaga think tank yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Negara, badan intelijen top China.

Reuters belum melihat laporan internal yang dimaksud. Akan tetapi, hal ini dijelaskan oleh pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung tentang temuan ini.

"Saya tidak memiliki informasi yang relevan," kata kantor juru bicara kementerian luar negeri China dalam sebuah pernyataan menanggapi pertanyaan dari Reuters pada laporan tersebut.

Baca Juga: Inggris Juga Tuntut Penjelasan Cina Soal Asal-Usul Virus Corona

Kementerian Keamanan Negara Tiongkok tidak memiliki rincian kontak publik dan tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.

CICIR, sebuah lembaga pemikir berpengaruh yang sampai tahun 1980 berada di dalam Kementerian Keamanan Negara dan memberi saran kepada pemerintah Tiongkok tentang kebijakan luar negeri dan keamanan, tidak menjawab permintaan komentar.