Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - PARIS. Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire pada Rabu (14/9) menegaskan, negaranya terbebas dari resesi. Kepastian ini ia sampaikan setelah menurunkan prospek ekonominya untuk tahun 2023.
Dalam wawancaranya dengan kanal televisi CNews, Le Maire mengatakan, pertumbuhan ekonomi Prancis untuk tahun 2022 telah direvisi, dari 2,5% menjadi 2,7%.
"Prancis tidak akan menghadapi resesi. Prancis memiliki tahun 2022 yang baik. Kami telah merevisi perkiraan pertumbuhan ke 2,7% dari 2,5%," ungkap Le Maire, seperti dikutip Reuters.
Sebelumnya, Pemerintah Prancis pada Selasa (13/9) juga telah menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi 2023, dari 1,4% menjadi 1%.
Baca Juga: IMF Berencana Perbanyak Akses Bantuan di Tengah Lonjakan Harga Pangan
"Kami mempertahankan perkiraan pertumbuhan yang positif, tapi kami tetap menyesuaikannya dengan realitas dan situasi internasional, ketegangan pasar energi, dan kendala yang dialami mitra dagang kami," kata Le Maire pada Selasa.
Le Maire mengatakan, inflasi akan tetap tinggi sampai Desember, Januari, dan Februari mendatang. Kondisi ini bisa terjadi karena pemerintah akan mengurangi potongan harga bahan bakar mobil.
Pemerintah Prancis kemungkinan juga akan menerapkan pembatasan penggunaan listrik dan gas pada awal tahun depan.
Kementerian Keuangan Prancis memprediksi inflasi akan turun kembali ke rata-rata 4,2% untuk tahun 2023 dari 5,3% tahun ini.
Baca Juga: IMF Desak Para Kreditur Besar Bekerja Lebih Keras untuk Mencegah Ledakan Utang
Ketika disinggung mengenai rencana pemerintah untuk memberi lampu hijau pada kenaikan harga energi untuk rumah tangga, Le Maire menyebutkan, langkah itu adalah sesuai yang lumrah.
"Sah bagi rumahtangga di Prancis untuk menyerap sebagian kecil dari kenaikan harga," tegasnya.
Meskipun begitu, ia tidak mengiyakan rencana kenaikan harga gas yang diprediksi bisa mencapai 15%.
Setelah ini, Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne dijadwalkan mengadakan konferensi pers terkait kebijakan energi baru yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi krisis energi di Eropa.
