Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - GAZA. Otoritas Nasional Palestina (PA) pada hari Senin (15/2) melayangkan tuduhan kepada Israel yang diduga telah menghambat pengiriman vaksin Covid-19 ke Gaza. Pihak Palestina saat ini belum menerima satu pun dosis.
Kepada Reuters, seorang pejabat Palestina mengatakan bahwa PA mencoba mengirim 2.000 dosis vaksin Sputnik V Rusia dari Tepi Barat ke Gaza pada hari Senin.
Sayangnya, PA menduga Israel menghentikan pengiriman di pos pemeriksaan Tepi Barat dan memberi tahu Palestina bahwa tidak ada persetujuan untuk melanjutkan pengiriman ke Gaza.
Salah satu pejabat keamanan Israel juga mengatakan bahwa permintaan vaksin PA masih dalam pemeriksaan dan belum mendapatkan persetujuan. Badan yang ditugasi menyetujui transfer adalah Dewan Keamanan Nasional Israel yang merupakan bagian dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
"Hari ini, 2.000 dosis vaksin Sputnik V Rusia telah dipindahkan untuk memasuki Jalur Gaza, tetapi otoritas pendudukan mencegah masuknya mereka," ungkap Menteri Kesehatan PA Mai Alkaila.
Baca Juga: Kloter pertama, Israel kirim 2.000 dosis vaksin Covid-19 ke Palestina
Dalam pernyataannya, Kementerian Kesehatan PA juga menjelaskan bahwa dosis vaksin yang telah diminta akan ditujukan untuk staf medis yang bertugas di ruang perawatan intensif pasien Covid-19 dan staf yang bekerja di unit gawat darurat.
Penundaan pengiriman ini membuat Palestina menghadapi tantangan yang lebih berat di seluruh wilayah Tepi Barat dan Gaza. Dua wilayah tersebut terbagi dengan Israel dan menampung sekitar 5,2 juta warga Palestina.
Saat ini Israel mengontrol semua jalur masuk dan keluar di Tepi Barat, dan sebagian besar perbatasan pesisir dan darat Jalur Gaza. Israel dan Mesir masih mempertahankan blokade di jalur pantai, dengan alasan kekhawatiran keamanan tentang kelompok militan Islam Hamas.
Setelah kabar ini beredar, kelompok hak asasi turut menuduh Israel telah mengabaikan tugasnya dengan tidak memasukkan penduduk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam program inokulasi mereka.
Di sisi lain, jika mengacu pada perjanjian damai Oslo, Kementerian Kesehatan Palestina bertanggung jawab untuk memvaksinasi orang-orang di Gaza dan sebagian Tepi Barat di mana Otoritas Palestina membatasi pemerintahan sendiri.
