Sumber: Reuters | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Parlemen AS pada hari Rabu memperkenalkan undang-undang baru yang membatasi kekuasaan presiden Donald Trump untuk memungut tarif impor demi alasan keamanan nasional. Aturan tersebut menggarisbawahi kekhawatiran di Capitol Hill atas meningkatnya biaya untuk memuliskan kebijakan perdagangan pemerintahan Trump.
Dilansir dari Reuters, kedua partai di parlemen memperkenalkan beleid yang dikenal sebagai Undang-undang Otoritas Perdagangan Bicameral. Aturan ini akan mengharuskan Trump untuk memiliki persetujuan kongres sebelum mengambil tindakan perdagangan seperti tarif dan kuota berdasarkan bab 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962.
Undang-undang yang saat ini berlaku memungkinkan presiden untuk mengenakan tarif tanpa persetujuan pihak Capitol Hill.
Misalnya pada tahun 2018 lalu pemerintahan Trump menaikkan tarif impor atas sejumlah produk seperti aluminium dan baja dari negara lain. Hal ini menuai kritik dari anggota parlemen yang mendukung perdagangan bebas dan menyebabkan kenaikan biaya rantai pasokan di seluruh sektor bisnis.
"Pengenaan pajak-pajak ini, dengan dalih palsu keamanan nasional (Bab 232) telah melemahkan ekonomi kita, mengancam lapangan pekerjaan di Amerika, dan mengikis kredibilitas kita di depan negara-negara lain," kata Senator Partai Republik Pat Toomey.
RUU tersebut menunjukkan tekanan yang meningkat dari anggota parlemen untuk mengatasi kekhawatiran tentang pengenaan tarif. Terutama di Kanada dan Meksiko karena anggota parlemen sedang bersiap untuk kesepakatan perdagangan Amerika Utara baru yang disepakati akhir tahun lalu.
Anggota parlemen dari Partai Republik Chuck Grassley sebelumnya menekan pemerintahan Trump untuk menaikkan tarif impor baja dan aluminium dari Kanada dan Meksiko sebelum Kongres mulai mempertimbangkan undang-undang untuk menerapkan pakta baru.
Banyak kelompok bisnis dan pertanian mendukung perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada. Tetapi manfaatnya dinilai akan terbatas selama perang tarif tetap berlaku.
"Konsumen dan industri di Virginia mengalami kesulitan karena tarif impor baja dan aluminium yang diberlakukan Presiden," kata Senator Demokrat, Mark Warner.
