PBB minta gencatan senjata di Sabah

Kamis, 07 Maret 2013 / 16:19 WIB

ILUSTRASI. Pekerja migran Indonesia (PMI) dan warga negara Indonesia (WNI) yang baru tiba akan melakukan karantina di Wisma Atlet C2 Pademangan Jakarta, Sabtu (26/9/2020). TRIBUNNEWS/HERUDIN

Reporter: Amal Ihsan Hadian | Editor: Amal Ihsan

NEW YORK. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Bank Ki Moon meminta penghentian aksi militer dan kekerasan di Sabah, Malaysia. Ia meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk mengakhir konflik secara damai.

Dalam pernyataan persnya, Ban menyatakan kekhawatiran akan dampak situasi ini pada warga sipil, termasuk pekerja migran di wilayah Sabah. Ia mendesak semua pihak untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan dan bertindak dengan menghormati penuh norma serta standar hak asasi manusia internasional.

PBB bersuara setelah Malaysia memilih melakukan serangan militer terhadap sekelompok warga Filipina yang mengklaim Sabah adalah milik mereka. Ada 200 orang warga Filipina yang mendarat di desa pesisir di Lahad Datu, Sabah, pertengahan Februari. Menyebut diri mereka Tentara Kerajaan Sulu, mereka mengaku sebagai pengikut Kesultanan Sulu di Filipina selatan dan menuntut pemerintah Malaysia membayar sewa tanah mereka.

Upaya Pemerintah Filipina dan Malaysia untuk membujuk mereka agar meninggalkan daerah itu gagal. Baku tembak terjadi antara pengikut Sultan Sulu dan polisi Malaysia. Delapan polisi Malaysia dan 19 orang anggota klan tewas. Tentara Diraja Malaysia dengan dukungan jet tempur menggempur Tanduo yang menjadi tempat persembunyian kelompok tersebut. Kesultanan Sulu mengatakan tidak ada anggota mereka yang terbunuh tapi pejabat keamanan Malaysia menunjukkan foto-foto 13 mayat di sebuah parit di Tanduo.

Warga Filipina juga menggelar aksi dama di Manila, ibukota Filipina. Mereka meminta semua pihak untuk melakukan gencatan senjata dan menjamin keselamatan warga Filipina yang tinggal dan bekerja di Sabah. "Kami sangat khawatir situasi akan menjadi di luar kendali," kata Norhaya Nacusag pada Reuters.

Menanggapi permintan Sekjen PBB, Sultan Sulu Jamalul Kiram III memerintahkan pasukannya di Sabah untuk mengambil posisi bertahan. Juru bicara Kiram, Abraham Idjirani, mengatakan, ini demi menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak.

"Seruan gencatan senjata yang disampaikan Sultan Jamalul Kiram III karena laporan adanya pembantaian 40 warga sipil di Lahad Datu oleh militer Malaysia kemarin (Rabu)," kata Idjirani. "Sultan sudah memerintahkan adiknya (Raja Muda Agbimuddin Kiram) di Sabah untuk memulai posisi bertahan."

Kiram juga mendesak Pemerintah Malaysia menanggapi pernyataan gencatan senjata ini dan meminta semua pihak untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan serta bertindak sesuai dengan norma kemanusiaan internasional.