Sumber: Arab News | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - MAKKAH. Penangguhan ibadah umrah di Arab Saudi yang diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19, akan dicabut secara bertahap. Hal tersebut dikatakan otoritas Saudi pada hari Senin.
Menteri Haji dan Umrah Mohammed Saleh Benten mengatakan bahwa sementara kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama Kerajaan. Kementeriannya sedang mempelajari rencana tiga tahap untuk pemulihan haji secara bertahap.
Selama fase pertama, warga negara Saudi dan ekspatriat yang tinggal di Kerajaan akan diizinkan untuk menunaikan ibadah haji kecil. Namun, layanan umrah akan beroperasi dengan kapasitas 40 persen dari kapasitas normal. Ini akan ditingkatkan menjadi 75 persen pada fase kedua, dan pada fase tiga kapasitas penuh akan dipulihkan dan peziarah dari luar Kerajaan akan diizinkan untuk kembali.
Selama tiga fase, kata kementerian, tindakan pencegahan kesehatan yang ketat akan diberlakukan.
Benten mengatakan kementerian mendukung semua orang pihak yang terlibat di sektor ini selama transformasi kelembagaan. Ia menambahkan, pihaknya ingin memberdayakan perusahaan umroh dan organisasi terkait agar menjadi entitas ekonomi yang kuat yang memberikan layanan berkualitas tinggi melalui aplikasi I'tamarna, yang akan memudahkan jamaah untuk memesan perjalanannya.
Benten mengatakan lebih dari 30 perusahaan lokal dan internasional akan memberikan layanan kepada para peziarah melalui platform elektronik yang memungkinkan penyedia layanan untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan saat melayani jamaah. Dia menambahkan bahwa perusahaan dan lembaga umrah melayani lebih dari 16 juta jamaah dari wilayah Kerajaan dan seluruh dunia.
Selama tahap awal, pengoperasian umrah akan tetap pada 40 persen dari kapasitas sebenarnya dalam keadaan normal.
Baca Juga: Pengusaha travel masih belum yakin Arab Saudi akan segera membuka umroh kembali
Ia juga menekankan pentingnya registrasi awal umrah, dan mengatakan bahwa perusahaan umrah bertanggung jawab untuk melakukan studi guna mengidentifikasi kebutuhan jamaah, termasuk mereka yang datang melalui negara transit. Warga dari 80 negara sekarang dapat mengunjungi Kerajaan untuk Umrah tanpa memerlukan visa dan jumlah ini akan meningkat, tambah Benten.
Abddulfattah Mashat, Wakil Menteri Haji dan Umrah, mengatakan telah diselenggarakan forum bertajuk “Mengelola Perubahan Kelembagaan dan Transformasi di Sektor Umrah,” dengan tujuan untuk memperkaya pengalaman jemaah umrah. Ekonomi haji dan umrah tidak terbatas pada layanan yang diberikan kepada jamaah tetapi juga mencakup banyak layanan dan logistik opsional lainnya, tambahnya.
Kementerian bekerja untuk mengelola transformasi kelembagaan secara efektif, meningkatkan layanan, memperkaya pengalaman dan meningkatkan keberlanjutan sektor untuk melayani lebih banyak jamaah.
Mashat mengatakan pada 2019, 5,3 juta warga Saudi, 6,4 juta ekspatriat, 1,2 juta penduduk negara-negara Dewan Kerjasama Teluk, dan 7,5 juta orang dari belahan dunia lain melakukan umrah.
Dia mengatakan jamaah yang bepergian dari negara lain sebelumnya harus melalui agen dan perusahaan umrah terdaftar untuk mendapatkan visa dan membuat pengaturan lain. Namun, kementerian sedang mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keseluruhan sistem, tambahnya.
Sebagai bagian dari transformasi sektor yang direncanakan, Mashat mengatakan bahwa perusahaan Umrah akan dapat mengakuisisi perusahaan yang ada dan bergabung dengan mereka atas namanya, atau membentuk entitas baru.
Sehubungan dengan transformasi sektor ini, dia menekankan perlunya bisnis mengubah konsep layanan yang mereka berikan dan mengembangkan model bisnis baru.
