kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.500.000   -11.000   -0,44%
  • USD/IDR 18.297   24,00   0,13%
  • IDX 5.146   -47,82   -0,92%
  • KOMPAS100 660   -6,44   -0,97%
  • LQ45 536   -4,31   -0,80%
  • ISSI 162   -1,83   -1,12%
  • IDX30 304   -2,68   -0,88%
  • IDXHIDIV20 413   -3,59   -0,86%
  • IDX80 77   -0,69   -0,89%
  • IDXV30 112   -0,51   -0,45%
  • IDXQ30 103   -0,83   -0,79%

Perang Iran Memicu Kebuntuan Anggaran, Pemerintah AS Terancam Shutdown


Jumat, 20 November 2026 / 18:42 WIB
Perang Iran Memicu Kebuntuan Anggaran, Pemerintah AS Terancam Shutdown
ILUSTRASI. Kongres AS terancam shutdown menjelang Natal akibat perbedaan pendapat soal perang Iran dan permintaan tambahan anggaran pertahanan Trump. (REUTERS/Brian Snyder)


Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah Amerika Serikat (AS) berpotensi kembali mengalami penutupan sebagian operasional atau government shutdown menjelang Natal.

Perbedaan sikap antara Partai Republik dan Partai Demokrat terkait perang Iran serta permintaan tambahan anggaran pertahanan sebesar US$ 350 miliar dari Presiden Donald Trump mengancam kesepakatan pendanaan pemerintah.

Para anggota parlemen dari kedua partai memperingatkan bahwa kebuntuan tersebut dapat menggagalkan kesepakatan anggaran. Padahal, Kongres hanya memiliki waktu sekitar tiga minggu untuk menyelesaikan pembahasan pendanaan agar lembaga-lembaga federal tetap beroperasi setelah 11 Desember, ketika masa berlaku anggaran saat ini berakhir.

Namun, kedua partai masih memiliki perbedaan pandangan yang cukup lebar menjelang masa reses Thanksgiving selama satu pekan. Perselisihan terutama terjadi di Senat yang memiliki 100 anggota. Untuk meloloskan paket pendanaan bipartisan, diperlukan dukungan minimal 60 suara.

Baca Juga: Penjualan Ritel Inggris Melampaui Ekspektasi, Imbauan Stok Pangan Jadi Pendorong

Partai Republik dan Demokrat berupaya mencari titik temu melalui kebijakan pendanaan sementara untuk menjaga operasional pemerintahan hingga awal tahun depan. Pada periode tersebut, Partai Demokrat dijadwalkan mengambil alih kendali Senat dan DPR setelah meraih kemenangan besar dalam pemilihan paruh waktu November.

Kedua partai juga masih berharap dapat mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang anggaran tahunan dalam periode transisi pemerintahan atau lame-duck session. Langkah ini diperlukan untuk mendanai sebagian lembaga pemerintah hingga akhir tahun fiskal berjalan pada 30 September.

Meski demikian, masing-masing partai menghadapi dilema dalam menentukan langkah selanjutnya. Partai Republik enggan mengikuti jalur sepihak yang diminta Trump terkait pendanaan pertahanan karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai isi rancangan undang-undang tersebut.

Sementara itu, Partai Demokrat terpecah mengenai apakah pembatasan pendanaan untuk perang Iran yang dilakukan Trump layak diperjuangkan, meskipun berisiko memicu penutupan sebagian pemerintahan.

Demokrat Tak Ingin Danai Perang Iran

Partai Republik berupaya menggambarkan Partai Demokrat sebagai pihak yang bersedia memicu penutupan sebagian pemerintahan untuk keempat kalinya selama masa jabatan kedua Trump. Partai Republik menuding Demokrat belum bersedia merundingkan paket pendanaan sebelum pemilihan pimpinan partai pada 1 Desember.

Pemilihan tersebut akan mempertemukan pemimpin Demokrat di Senat saat ini, Chuck Schumer, dengan penantangnya, Chris Van Hollen.

Pemimpin Mayoritas Senat John Thune mengatakan bahwa masyarakat AS tidak membutuhkan penutupan pemerintahan kembali.

"Rakyat Amerika tidak membutuhkan penutupan pemerintahan lagi," ujar Thune kepada wartawan pekan ini.

"Saya pikir itu akan menjadi kesalahan besar dan benar-benar merugikan masyarakat di negara ini," tambahnya.

Namun, para senator dari Partai Demokrat mengakui bahwa mereka masih mempertimbangkan apakah perlu memasukkan ketentuan untuk membatasi penggunaan kekuatan militer oleh Trump terhadap Iran.

Langkah tersebut ditentang sebagian besar anggota Partai Republik, meskipun konsekuensinya dapat menghentikan aliran dana bagi lembaga dan pekerja federal menjelang libur Natal.

Senator Demokrat dari Vermont, Peter Welch, mengatakan bahwa partainya tidak ingin mendanai perang, tetapi juga tidak menginginkan penutupan pemerintahan.

"Hambatan terbesarnya adalah kami tidak ingin mendanai perang, kami juga tidak ingin menutup pemerintahan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itulah persoalan yang sangat rumit," kata Welch.

Baca Juga: Efek Ekonomi Demam GTA VI: Banyak Karyawan Pilih Cuti atau Bolos Demi Main Gim

Sejak Trump kembali berkuasa pada Januari 2025, Partai Demokrat telah memicu tiga kali penutupan pemerintahan. Salah satunya menjadi penutupan pemerintahan berskala besar terlama dalam sejarah AS.

Pada awal tahun ini, Demokrat juga memblokir pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri setelah petugas imigrasi federal menembak mati dua warga AS di Minneapolis.

Senator Demokrat dari Colorado, John Hickenlooper, tidak secara terbuka menyampaikan sikapnya mengenai pendanaan pemerintah. Namun, ia mengisyaratkan bahwa tekanan yang dirasakan keluarga-keluarga Amerika akibat tingginya harga energi karena perang Iran dapat menjadi alasan untuk kembali menghentikan pendanaan pemerintah.

"Penutupan pemerintahan tepat sebelum liburan merupakan keputusan yang sulit. Hal itu tidak akan dilakukan jika situasinya tidak benar-benar mendesak. Kondisinya memang sangat mendesak. Perang ini sudah berlangsung lama, dan saya pikir kita melihat dari hasil pemilu bahwa perang ini sangat tidak populer," ujar Hickenlooper kepada wartawan.

Di sisi lain, sejumlah anggota Demokrat secara tegas menolak opsi penutupan pemerintahan.

Ketua Demokrat di Komite Alokasi Anggaran DPR, Rosa DeLauro, menilai penghentian operasional pemerintah tidak akan menghentikan perang Iran.

Baca Juga: Kanada dan Jepang Cari Mitra Baru, Kurangi Ketergantungan pada AS dan China

"Menutup pemerintahan tidak akan menghentikan perang. Semua orang memiliki pandangan yang sangat kuat. Mereka ingin mengakhiri perang ini. Bagaimana cara mengambil langkah strategis untuk mewujudkannya tanpa menutup pemerintahan? Itulah posisi saya dalam persoalan ini," kata DeLauro.

Republik Terancam Kehabisan Waktu Bahas Anggaran Pertahanan

Di tengah kebuntuan tersebut, Partai Republik di Senat juga belum mencapai kesepakatan mengenai cara memenuhi permintaan tambahan anggaran pertahanan sebesar US$ 350 miliar dari Trump.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menggunakan mekanisme budget reconciliation, yakni proses legislasi anggaran yang memungkinkan Partai Republik menghindari penolakan Demokrat dan mengesahkan rancangan undang-undang hanya dengan suara mayoritas sederhana.

Namun, konferensi Partai Republik di Senat yang membahas persoalan tersebut secara tertutup selama lebih dari satu jam pekan ini justru memutuskan untuk mengutamakan perundingan bipartisan dengan Demokrat.

Pembahasan diarahkan pada rancangan undang-undang anggaran pertahanan senilai US$ 1,1 triliun yang diusulkan Partai Republik. Namun, rancangan tersebut hanya mencakup US$ 69 miliar dari total permintaan tambahan anggaran yang diajukan Trump.

Partai Republik menyatakan bahwa opsi budget reconciliation masih terbuka. Kondisi ini berpotensi mempersulit tercapainya kesepakatan lintas partai.

Senator Republik sekaligus anggota Komite Alokasi Anggaran Senat, Mike Rounds, memperingatkan bahwa waktu yang tersedia semakin terbatas.

"Kita akan kehabisan waktu jika tidak mempercepat komunikasi dengan kedua kubu atau jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai apa saja yang akan dimasukkan dalam rancangan undang-undang rekonsiliasi anggaran," ujar Rounds kepada Reuters.

Baca Juga: Saham AI Berguguran, Bursa Taiwan Catat Koreksi Terburuk Sejak 1990

Partai Republik dan Demokrat masih membuka peluang untuk mengesahkan sebagian dari 12 rancangan undang-undang anggaran tahunan yang dibutuhkan guna mendanai seluruh lembaga federal sepanjang sisa tahun fiskal 2027.

Sementara itu, kebutuhan pendanaan lembaga pemerintah lainnya dapat dipenuhi melalui kebijakan sementara yang dikenal sebagai continuing resolution (CR).

Ketua Demokrat di Komite Alokasi Anggaran DPR, Rosa DeLauro, mengakui bahwa penyelesaian seluruh 12 rancangan undang-undang anggaran dalam waktu yang tersedia tidak memungkinkan.

"Menyelesaikan seluruh 12 rancangan undang-undang tersebut tidak mungkin dilakukan. Namun, saya yakin kita dapat mengesahkan beberapa di antaranya, kemudian menentukan langkah yang perlu diambil terkait kebijakan pendanaan sementara atau CR," kata DeLauro.


Video Terkait



TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×