/2026/03/25/2103668044.jpg "Perang Iran Masuk Babak Akhir, Sanksi AS Terancam Buntu Hadapi China dan India")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - BEIRUT. Perang Iran memasuki fase krusial setelah enam bulan konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Serangan militer yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran serta melukai putra sekaligus calon penerusnya belum mampu memaksa pemerintahan Teheran menyerah.
Di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat, pemerintah Iran masih mempertahankan kekuasaannya dan meyakini waktu berada di pihak mereka. Kondisi tersebut membuat konflik berkembang menjadi kebuntuan mahal, dengan AS kini mengalihkan tekanan dari medan perang menuju sektor ekonomi Iran.
Ancaman Presiden AS Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi baru yang melumpuhkan Iran menghadapi persoalan mendasar. Teheran memperkirakan Trump tidak akan mengambil langkah paling ekstrem, yakni memberlakukan sanksi sekunder secara agresif terhadap negara-negara yang masih menopang perekonomian Iran, terutama China dan India.
Langkah terbaru Washington yang diumumkan pada Senin menandai fase baru konflik yang dimulai pada 28 Februari. Medan pertempuran kini bergeser dari rudal dan serangan udara ke pendapatan minyak Iran, sistem perbankan, serta negara-negara mitra dagangnya.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Washington akan memutus jalur keuangan yang menopang perekonomian Iran. Sementara itu, blokade laut yang dipimpin AS membatasi ekspor minyak Iran dan akses Teheran terhadap mata uang asing.
Baca Juga: Jumlah Anak Muda Inggris yang Tak Bekerja atau Sekolah Turun di Bawah 1 Juta
Mantan diplomat AS sekaligus senior fellow di Carnegie Endowment, Aaron David Miller, menilai pemerintahan Trump tengah kesulitan mencari jalan keluar dari kebuntuan tersebut.
"Administrasi Trump sedang berusaha dengan cara yang tampaknya putus asa untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini," ujar Miller.
Bessent sebelumnya menggunakan perbandingan dengan pendaratan D-Day pada 1944 di Prancis selama Perang Dunia II ketika mengumumkan sanksi tersebut. Namun, Miller menilai kondisi saat ini justru menunjukkan keputusasaan Washington.
"Bagi saya, ini bukan D-Day. Ini adalah Desperation Day. Saya tidak berpikir pemerintahan tersebut semakin dekat untuk menemukan jalan keluar dari situasi ini," katanya.
Blokade laut jadi senjata baru AS
Michael Knights, kepala penelitian di Horizon Engage, lembaga penasihat strategis yang berbasis di New York, menilai blokade laut berpotensi memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan sanksi ekonomi.
Menurut dia, tantangan utama Iran saat ini bukan lagi sekadar bertahan dari tekanan ekonomi, melainkan mencari cara untuk keluar dari tekanan tersebut.
Iran telah menghabiskan puluhan tahun beradaptasi dengan sanksi dan sebelumnya juga berhasil bertahan menghadapi kampanye "tekanan maksimum" tanpa mengubah kebijakan strategisnya.
Knights menilai tekanan ekonomi yang semakin besar justru dapat mendorong Iran meningkatkan biaya konflik bagi negara-negara lawannya. Salah satu caranya adalah memberikan tekanan terhadap negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi, agar mendorong Washington mencari jalan keluar melalui diplomasi.
Iran juga berpotensi mengadopsi pola yang digunakan sekutunya, kelompok Houthi, di Laut Merah. Pola tersebut mencakup serangan berkala, negosiasi yang berlangsung secara tidak menentu, serta kampanye gangguan berkepanjangan tanpa memasuki perang terbuka.
Targetnya dapat mencakup pelayaran, pelabuhan, infrastruktur energi, maupun aset penting lainnya sehingga biaya konflik semakin tinggi dan sulit ditoleransi oleh negara-negara Teluk.
Namun, Washington menolak penilaian tersebut dan menyatakan keseimbangan kekuatan masih berada di pihak AS.
"Ekonomi Iran sedang jatuh bebas dan militer rezim tersebut telah dihancurkan. Presiden Trump memegang semua kartu, dan kami sedang memutus setiap jalur keuangan yang masih tersisa bagi rezim tersebut," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tommy Pigott.
Baca Juga: AS Pertimbangkan Putaran Tarif Baru untuk Semikonduktor
Iran ragukan efektivitas strategi AS
Mantan diplomat AS yang pernah menangani isu Iran, Alan Eyre, mempertanyakan apakah Washington memiliki dukungan internasional serta mesin birokrasi yang cukup untuk memastikan sanksi tersebut benar-benar efektif.
Menurut Eyre, strategi terbaru AS berbeda dengan kampanye multilateral menjelang kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara kekuatan dunia. Kesepakatan tersebut berhasil membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan atas pencabutan sebagian sanksi.
Sebaliknya, kebijakan terbaru AS lebih banyak mengandalkan ancaman terbuka dibandingkan diplomasi berkelanjutan dengan sekutu dan mitra dagang Iran.
Pejabat Iran juga menilai strategi Washington merupakan pengulangan pendekatan yang sebelumnya telah gagal. Salah satu pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa negara-negara seperti China tidak akan menghentikan kerja sama dengan Iran hanya untuk memenuhi kepentingan AS.
Sejumlah analis politik menilai terdapat persoalan yang lebih mendasar dalam strategi tersebut. Dari Korea Utara hingga Rusia dan Iran, sanksi ekonomi dinilai jarang mampu memaksa pemerintah meninggalkan tujuan yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup negara.
Pejabat senior Iran tersebut mengatakan Teheran meyakini tujuan Washington yang lebih luas adalah mendorong ketidakpuasan di dalam negeri dengan harapan kesulitan ekonomi pada akhirnya berubah menjadi gejolak politik.
Namun, menurut dia, kampanye "tekanan maksimum" pada masa jabatan pertama Trump telah gagal dan akan kembali gagal.
"Jika tekanan meningkat, pendekatan Iran juga akan berubah," ujarnya. Dia menambahkan, pemerintah negara-negara Arab Teluk memahami bahwa memperketat tekanan terhadap Teheran justru dapat meningkatkan risiko bagi mereka sendiri.
Baca Juga: Bessent dan Warsh Berseberangan, Siapa yang Akan Menentukan Arah Suku Bunga AS?
Inflasi Iran melonjak, ancaman gejolak meningkat
Bagi pemerintah Iran, ancaman terbesar bukan semata-mata tekanan ekonomi, melainkan kemungkinan memburuknya kondisi ekonomi kembali memicu aksi protes secara massal.
Data Pusat Statistik Iran menunjukkan inflasi tahunan mencapai 66% pada Juli. Sementara itu, harga konsumen tercatat 87,9% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Harga pangan bahkan melonjak 128% secara tahunan.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengakui beratnya tekanan ekonomi yang sedang dihadapi negaranya.
"Masalah kita telah berlipat ganda beberapa kali, sementara pendapatan kita juga telah menurun," kata Pezeshkian.
Persoalan ekonomi sebelumnya telah berulang kali memicu demonstrasi berskala nasional di Iran. Pada Januari, demonstrasi yang dipicu tekanan ekonomi ditumpas oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran dan milisi Basij. Ribuan orang dilaporkan tewas dalam penindakan tersebut.
Penunjukan Hossein Taeb pada bulan ini untuk memimpin Basij juga menjadi salah satu indikasi kuat meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap potensi munculnya kembali gejolak sosial.
Taeb merupakan salah satu tokoh penting dalam penindakan demonstrasi sebelumnya. Basij sendiri merupakan pasukan paramiliter yang berafiliasi dengan Garda Revolusi dan berulang kali dikerahkan oleh pemerintahan ulama Iran untuk meredam aksi protes.
Kondisi tersebut menciptakan paradoks dalam strategi Washington. Sanksi dapat memperparah kerusakan ekonomi Iran, tetapi belum tentu mampu memaksa para pemimpin negara tersebut mengubah kebijakan.
Selama ini, pemerintah Iran cenderung merespons gejolak domestik dengan tindakan represif, sementara tekanan dari luar negeri dibalas dengan ancaman dan tindakan balasan di luar wilayah Iran.
Negara Teluk menghadapi situasi sulit
Bagi negara-negara Teluk, situasi tersebut menjadi dilema yang semakin kompleks.
Mereka lebih memilih tekanan ekonomi dan diplomatik dibandingkan perang baru. Namun, negara-negara tersebut juga khawatir Iran dapat mengklaim kemenangan sekaligus mempertahankan kemampuan untuk mengganggu lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz.
Baca Juga: Rusia Ancam Serang Target Militer Inggris, Respons Serangan Rudal Ukraina
Selat Hormuz merupakan jalur penting bagi pasokan minyak dunia. Gangguan terhadap jalur tersebut berpotensi kembali mendorong kenaikan harga minyak global.
Abdulaziz Sager, Chairman Gulf Research Center yang berbasis di Arab Saudi, mengatakan pemerintah negara-negara Teluk belum yakin bahwa sanksi saja mampu mengubah perilaku Iran dalam waktu singkat.
Menurut dia, kepemimpinan Iran masih memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mempertahankan kendali di dalam negeri. Perubahan politik signifikan atau runtuhnya pemerintahan teokratis Iran juga dinilai tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.
Situasi tersebut berpotensi menciptakan kebuntuan berbahaya apabila perundingan yang dimediasi gagal menghasilkan terobosan.
Washington menginginkan Iran melepaskan pengaruhnya atas Selat Hormuz tanpa memberikan Teheran peran dalam mengelola jalur perairan tersebut.
Di sisi lain, Iran menginginkan blokade laut AS dihentikan tanpa terlihat menyerah kepada Washington. Sementara negara-negara Teluk ingin konflik segera dibatasi tanpa membiarkan Iran keluar sebagai pemenang.
Dengan demikian, perang Iran kini memasuki fase yang jauh berbeda. Setelah serangan rudal dan operasi militer menjadi pusat konflik selama berbulan-bulan, pertarungan berikutnya akan sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing pihak mempertahankan tekanan ekonomi, mengamankan jalur perdagangan dan energi, serta mendorong lawan kembali ke meja perundingan.
