AS Ancam Jatuhkan Sanksi ke Negara yang Berbisnis dengan Iran

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Presiden Donald Trump pada Senin (24/8/2026), mengumumkan kemungkinan perluasan sanksi terhadap negara-negara yang berbisnis dengan Iran sebagai bagian dari langkah yang disebutnya sebagai "Economic D-Day," namun belum sampai pada tahap benar-benar menjatuhkan sanksi tersebut.

Saat konflik dengan Iran mendekati tanda enam bulan, Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan AS meluncurkan "serangan ekonomi" terhadap jaringan keuangan Iran di seluruh dunia.

Namun, Bessent menolak menyebutkan negara mana saja yang akan menjadi sasaran atau kapan sanksi tersebut akan mulai berlaku.

Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi baru terhadap 60 individu, entitas, dan kapal. Namun daftar tersebut tidak mencakup institusi keuangan China yang diduga memfasilitasi perdagangan minyak Iran.

"Mengapa saya ingin menghancurkan sistem keuangan global? Kami yakin penting untuk melakukan penyesuaian dan memberikan masa tenggang bagi pihak-pihak terkait untuk memperbaiki keadaan, namun mereka harus tahu bahwa proses ini akan bergerak sangat cepat dan kami bersungguh-sungguh," ujar Bessent dalam konferensi pers seperti dikutip Reuters.

Baca Juga: Dukungan Warga AS Terhadap Perang Iran Makin Rendah, Popularitas Trump Jatuh

China telah menjadi pembeli terbesar minyak Iran selama beberapa tahun, dan AS telah meningkatkan upaya untuk menekan pembelian oleh China. Namun sejauh ini AS belum menjatuhkan sanksi terhadap bank-bank besar Tiongkok.

Mengingat Trump dan Presiden China Xi Jinping dijadwalkan bertemu di Washington pada akhir September, sanksi baru terhadap bank-bank China dapat merusak prospek perpanjangan kesepakatan yang dicapai November tahun lalu.

Bessent mengatakan AS menargetkan lima sektor yang digunakan Iran untuk menopang ekonominya: aset digital, emas, teknologi, penerbangan, dan pelayaran.

Bessent memberikan sinyal awal mengenai "pengumuman besar" terkait sanksi terhadap sebuah lembaga keuangan yang akan disampaikan pada akhir pekan. Namun juru bicara Departemen Keuangan AS tidak segera menanggapi permintaan informasi lebih lanjut.

Konflik Trump dengan Iran—yang telah mendorong kenaikan harga energi di seluruh dunia—sebentar lagi akan memasuki bulan keenam. Meskipun pertempuran sengit telah mereda, upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik tersebut mengalami jalan buntu, dan pengiriman minyak serta bahan baku melalui Selat Hormuz masih terhambat, sehingga harga energi tetap tinggi.

Tingkat kepuasan publik terhadap Trump telah merosot ke titik terendah; jajak pendapat terbaru Reuters/Ipsos menunjukkan hanya 33% warga Amerika yang menyetujui kinerjanya. Trump berpendapat bahwa dampak ekonomi tersebut merupakan konsekuensi yang tak terelakkan demi memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir.

Sanski Selama Berdekade-dekade

AS telah menerapkan sanksi terhadap Iran selama berpuluh-puluh tahun. Sebagian besar sanksi tersebut bertujuan membatasi pendapatan minyak negara itu, sektor penerbangan, mata uang kripto, serta pengadaan komponen senjata dan perangkat keras militer lainnya.

Sanksi juga bertujuan memutus aliran dana bagi perusahaan-perusahaan yang dikendalikan oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), sebuah kekuatan dominan dalam perekonomian Iran.

Sanksi-sanksi tersebut melarang entitas yang ditargetkan untuk mengakses sistem keuangan berbasis dolar. Namun Iran berhasil dengan cepat mendirikan perusahaan-perusahaan boneka, entitas lain, serta melakukan pendaftaran kapal baru untuk menghindari sanksi tersebut.

Baca Juga: AS hingga Indonesia, Ini 15 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar di Bank Sentral

Departemen Keuangan AS baru-baru ini juga menjatuhkan sanksi terhadap kilang-kilang minyak independen China (yang dikenal sebagai kilang "teapot") karena membeli minyak Iran. Serta memperluas sanksi terhadap "armada bayangan" kapal tanker yang mengangkut minyak Iran.

Iran berhasil bertahan menghadapi sanksi AS selama berpuluh-puluh tahun, namun blokade laut yang diterapkan AS telah menimbulkan dampak ekonomi yang parah bagi negara tersebut.

Hal itu telah membatasi tawaran China untuk membeli minyak mentah Iran yang kemungkinan dapat mengurangi dampak sanksi sekunder terhadap China.

Awal bulan ini, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mempertahankan blokade laut untuk jangka waktu tak terbatas. Langkah ini dapat menjaga harga minyak tetap tinggi dan berpotensi memicu kemarahan pemilih AS menjelang pemilihan anggota Kongres pada bulan November.

Data Departemen Keuangan menunjukkan bahwa AS telah menjatuhkan sanksi terkait Iran terhadap lebih dari 1.000 individu, kapal, dan pesawat sejak Trump memulai masa jabatan keduanya pada tahun 2025.

Langkah-langkah terbaru menyasar armada kapal tanker minyak bayangan Iran, perusahaan asuransi pelayaran, jaringan pengadaan senjata, serta bursa aset digital, sekaligus membekukan aset mata uang kripto terkait Iran yang diperkirakan bernilai 500 miliar dolar AS.

Bessent secara khusus menyoroti Bank Melli milik Iran, yang hingga kini masih mengoperasikan kantor-kantor cabang di Eropa, Timur Tengah, dan Asia. "Setiap kantor cabang Bank Melli harus ditutup dan dihentikan seluruh kegiatannya," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintahan Trump Akan Tetapkan Biaya Lebih dari US$ 100.000 untuk Visa Pekerja H-1B