Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - Pemerintah Australia berencana untuk memberlakukan undang-undang anti penipuan pada akhir tahun ini.
Undang-undang membuat perusahaan internet secara proaktif menghentikan hosting penipuan atau harus membayar denda yang besar.
Melansir dari Reuters, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) dan departemen keuangan sedang berkonsultasi dengan perusahaan internet, perbankan, dan telekomunikasi tentang pembuatan kode antipenipuan yang wajib dan dapat ditegakkan yang secara hukum.
Mereka mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi penguin, termasuk menawarkan layanan pengaduan yang efektif.
Baca Juga: Regulator China Berjanji Lebih Keras untuk Menekan Penipuan Pasar Modal
“Kami berharap undang-undang tersebut bisa selesai dalam periode ini sampai akhir tahun ini,” kata Ketua ACCC Gina Cass-Gottlieb melalui telepon.
"Kami rasa, kami perlu hukum yang sangat jelas dan spesifik yang dapat ditegakkan." kata Gina.
“Jika perusahaan tidak mematuhi kode anti penipuan tersebut maka akan dikenakan denda sebesar A$50 juta, tiga kali lipat keuntungan yang diperoleh dari kesalahan atau 30% dari omzet pada saat kesalahan terjadi”, kata departemen keuangan Australia.
Pemerintah Australia sengaja merancang undang-undang anti penipuan setelah adanya kasus iklan penipuan mata uang kripto yang menampilkan wajah miliarder pertambangan Andrew Forrest menyebabkan warga Australia kehilangan jutaan dolar, menurut Forrest.
Dia menggugat pemilik Facebook Meta atas iklan tersebut di California setelah mengatakan bahwa dia tidak dapat memaksa Meta untuk mengambil tindakan di dalam negeri.
Saat ini hanya penyedia telekomunikasi yang menghadapi peraturan anti-penipuan khusus di Australia, menurut pemerintah. Namun, jumlah kerugian warga Australia akibat penipuan meningkat tiga kali lipat menjadi A$2,7 miliar ($1,8 miliar) dari tahun 2020 hingga 2023, sejalan dengan tren global, karena pandemi membuat lebih banyak orang online.
Melansir dari Channel News Asia, ACCC secara terpisah menggugat Meta atas apa yang dikatakannya sebagai kegagalan untuk menghentikan publikasi iklan penipuan mata uang kripto yang menampilkan wajah orang-orang terkemuka Australia, termasuk Forrest. Gugatan tersebut diajukan ACCC pada Maret 2022 dan masih dalam tahap praperadilan.
Cass-Gottlieb mengatakan bahwa kode wajib akan mengurangi kebutuhan untuk penegakan hukum yang "berorientasi ke belakang" dan memakan waktu yang melibatkan investigasi, persiapan dan penyelesaian gugatan, ditambah banding.
Meta menolak berkomentar tentang waktu penerapan kode antipenipuan. Perusahaan mengatakan dalam pengajuan bulan Januari mereka menginginkan kode sukarela dan kode wajib yang membuat perusahaan memprioritaskan kepatuhan daripada inovasi.
Baca Juga: Jumlah Investor Kripto Meningkat, Pemerintah Perlu Tetapkan Standar Keamanan Ketat
