kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.250.000   11.000   0,49%
  • USD/IDR 16.640   37,00   0,22%
  • IDX 8.140   21,59   0,27%
  • KOMPAS100 1.116   -2,74   -0,25%
  • LQ45 782   -2,78   -0,35%
  • ISSI 287   0,98   0,34%
  • IDX30 411   -1,53   -0,37%
  • IDXHIDIV20 463   -3,28   -0,70%
  • IDX80 123   0,03   0,02%
  • IDXV30 133   -0,26   -0,19%
  • IDXQ30 129   -0,89   -0,69%

Pemerintahan Trump Siap PHK Massal Pegawai Federal Jika Negosiasi Anggaran Macet


Senin, 06 Oktober 2025 / 15:21 WIB
Pemerintahan Trump Siap PHK Massal Pegawai Federal Jika Negosiasi Anggaran Macet
ILUSTRASI. Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan akan memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal . REUTERS/Ken Cedeno 


Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan akan memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal jika pembicaraan dengan Partai Demokrat di Kongres untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) tidak menunjukkan kemajuan.

Hal ini disampaikan oleh Kevin Hassett, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, dalam wawancara dengan program “State of the Union” di CNN pada Minggu (5/10).

“Presiden Trump dan (Direktur Anggaran Gedung Putih) Russ Vought sedang menyiapkan langkah-langkah jika harus bertindak, tetapi kami masih berharap hal itu tidak perlu dilakukan,” kata Hassett.

Shutdown yang kini memasuki hari kelima terjadi setelah Senat yang dikuasai Demokrat menolak rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek yang akan menjaga operasional lembaga-lembaga federal hingga 21 November.

Trump: “Sudah Berlangsung Sekarang”

Ketika ditanya wartawan kapan PHK terhadap pegawai federal akan dimulai, Trump menjawab singkat tanpa memberikan rincian lebih lanjut: “It’s taking place right now.” (“Itu sedang berlangsung sekarang.”)

Baca Juga: Aset Kripto Terangkat Shutdown Pemerintah AS

Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget/OMB) — lembaga yang memainkan peran penting dalam upaya Trump memangkas ukuran pemerintahan federal — belum memberikan komentar resmi terkait rencana tersebut.

Tidak Ada Tanda Negosiasi

Hingga kini belum ada tanda-tanda kemajuan dalam negosiasi antara Gedung Putih dan Kongres. Menurut Pemimpin Demokrat di Senat Chuck Schumer, solusi atas kebuntuan ini hanya bisa dicapai melalui dialog langsung antara Trump dan empat pemimpin kongres.

“Mereka menolak berbicara dengan kami,” kata Schumer kepada program “Face the Nation” di CBS.

Partai Demokrat menuntut perpanjangan permanen kredit pajak premi (premium tax credits) untuk membantu warga Amerika membeli asuransi kesehatan melalui Affordable Care Act (ACA), serta jaminan bahwa Gedung Putih tidak akan membatalkan secara sepihak pengeluaran yang telah disetujui dalam kesepakatan anggaran.

Fokus pada Reformasi Obamacare

Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menyatakan siap membahas kekhawatiran Demokrat, tetapi hanya jika mereka sepakat untuk membuka kembali pemerintahan terlebih dahulu.

Trump juga menegaskan minatnya dalam isu kesehatan, seraya menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki ACA, atau yang dikenal dengan sebutan Obamacare.

“Kami ingin memperbaikinya agar bisa berfungsi. Obamacare telah menjadi bencana bagi rakyat, jadi kami ingin membuatnya benar-benar bekerja,” ujar Trump.

Pemungutan Suara di Senat

Upaya untuk mencapai kompromi sejauh ini masih buntu. Sejumlah anggota Senat dari kedua partai telah mengadakan pertemuan informal guna mencari titik temu, namun belum ada kemajuan nyata.

“Untuk saat ini, belum,” kata Senator Demokrat Ruben Gallego kepada CNN.

Baca Juga: Harga Emas Mencatat Kenaikan Mingguan di Tengah Kekhawatiran Shutdown Pemerintah AS

Senin ini, Senat dijadwalkan melakukan pemungutan suara kelima atas dua rancangan undang-undang pendanaan sementara — versi yang diajukan DPR yang dikuasai Partai Republik, serta versi alternatif dari Partai Demokrat. Namun, kedua usulan itu diperkirakan tidak akan mencapai ambang 60 suara yang dibutuhkan untuk lolos.

Dengan komposisi 53 kursi Republik dan 47 kursi Demokrat, para pemimpin Senat membutuhkan dukungan setidaknya delapan Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang tersebut. Hingga kini, baru tiga anggota Demokrat yang menyatakan dukungan.

“Pilihan yang ada sangat jelas: buka kembali pemerintahan, atau hadapi konsekuensinya,” kata Thune dalam wawancara dengan Fox News Sunday Morning Futures.

Selanjutnya: Terdorong Permintaan Save Haven, Harga Emas Tembus Rekor US$ 3.900

Menarik Dibaca: 10 Penekan Nafsu Makan Alami yang Bantu Turunkan Berat Badan Anda




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×