Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Tiongkok mengumumkan berbagai tindakan pemberlakuan tarif pada hari Selasa (4/2/2025) yang menargetkan bisnis AS.
Ini termasuk Google, pembuat peralatan pertanian, dan pemilik merek fesyen Calvin Klein.
Melansir Reuters, tarif tersebut diumumkan beberapa menit setelah tarif baru AS untuk barang-barang Tiongkok mulai berlaku.
Beijing juga mengenakan tarif pada produk-produk AS seperti batu bara, minyak, dan beberapa mobil sebagai respons cepat terhadap bea baru atas barang-barang Tiongkok yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump.
Kondisi ini meningkatkan ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia.
Administrasi Negara untuk Pengaturan Pasar Tiongkok mengatakan Google diduga melanggar undang-undang antimonopoli negara itu dan penyelidikan dimulai sesuai dengan hukum tersebut.
Google tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang investigasi tersebut atau tentang apa yang diduga telah dilakukan Google yang dinilai melanggar hukum.
Produk Google seperti mesin pencarinya diblokir di Tiongkok dan pendapatan Google dari sana sekitar 1% dari penjualan global. Google masih bekerja sama dengan mitra Tiongkok seperti pengiklan.
Baca Juga: Harga Minyak Bervariasi Saat Trump Kembali Tekan Iran, Drama Tarif Batasi Kenaikan
Pada tahun 2017, Google mengumumkan peluncuran pusat kecerdasan buatan kecil di Tiongkok. Namun, proyek tersebut dibubarkan dua tahun kemudian dan perusahaan tersebut tidak melakukan penelitian AI di Tiongkok.
Secara terpisah, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan telah menempatkan PVH Corp, perusahaan induk untuk merek-merek termasuk Calvin Klein dan Tommy Hilfiger, dan perusahaan bioteknologi AS Illumina dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan.
Dikatakan bahwa kedua perusahaan tersebut mengambil apa yang disebutnya "tindakan diskriminatif terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok" dan "merusak" hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan Tiongkok.
Perusahaan yang masuk daftar hitam dapat dikenakan denda dan berbagai sanksi lainnya, termasuk pembekuan perdagangan dan pencabutan izin kerja bagi staf asing.
Baca Juga: Kebijakan Trump Picu Gejolak Pasar, Rupiah Diperkirakan Tetap Terkendali
