Reporter: Petrus Dabu | Editor: Sanny Cicilia
Thailand kini bergolak meminta Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk mundur. Yingluck merupakan adik paling kecil dari mantan PM Thailand sebelumnya, Thaksin Shinawatra. Masyarakat Thailand sebelumnya sudah menggulingkan tiga perdana menteri sejak tahun 2006.
Krisis Finansial 1997-1998:
Bermula dari kekhawatiran kredit macet pada sejumlah pengembang properti sejak tahun 1996. Kredit macet ini memicu kebangkrutan para pengembang. Bursa saham Thailand anjlok 45% dari level tertinggi. Kebangkrutan sejumlah pengembang properti berimbas pada kreditur properti. Jumlah kredit bermasalah Finance One, sebuah lembaga pembiayaan terbesar di Thailand membengkak empat kali lipat. Saham perusahaan ini anjlok 70% dalam satu hari. Krisis pasar memicu spekulasi nilai tukar baht. Pemerintah Thailand menutup puluhan perusahaan pembiayaan yang tidak sehat dan memaksakan kenaikan pajak sebagai bagian dari resep penghematan yang ditawarkan IMF. Sebanyak 30.000 pekerja kehilangan pekerjaan. Pada akhir 1997, angka pengangguran mencapai 1 juta orang dan tahun 1998 menjadi 1,5 juta orang.
Krisis Politik
2006-2008: Perdana Menteri (PM) Thaksin Shinawatra digulingkan militer. Kelompok yang populer disebut "kaos kuning" menuding Thaksin korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan. Partai Thai Rak Thai menang pemilu dan memilih politisi veteran Samak Sundaravej sebagai PM.
2008 : "Kaos kuning" meluncurkan protes ke PM Samak atas tuduhan sebagai boneka Thaksin. Para demonstran menduduki kantor PM selama tiga bulan dan bandara selama dua pekan sehingga aktivitas bandara lumpuh. PM Samak akhirnya mundur. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman dua tahun kepada Thaksin karena terbukti korupsi.
2010-2011 : Kelompok "kaos merah"yang pro-Thaksin berunjuk rasa menuntut PM Abhisit Vejjajiva mundur dari kekuasaannya. Partai yang didukung Thaksin Pheu Thai menang telak dalam pemilu. Yingluck Shinawatra menjadi perdana menteri perempuan pertama di Thailand.
Tahun 2013 :
Pemerintah mengeluarkan RUU Amnesti yang mencakup para pelaku politik sejak kudeta 2006, tapi tak termasuk pemimpinnya. Majelis rendah parlemen meloloskan amandemen itu dengan memasukkan pemimpin politik termasuk Thaksin. Ini memicu kemarahan publik, dan menimbulkan gerakan anti-Thaksin, meski pemerintah kemudian membatalkan UU itu. Puluhan ribu pendukung gerakan ini mengepung kementerian dan kantor pemerintah. Suthep Thaugsuban, pemimpin aksi protes ini menuntut pemerintah dibubarkan dan membentuk Dewan Rakyat. PM Yingluck mengumumkan akan membubarkan majelis rendah parlemen dan menggelar pemilu 2 Februari 2014. Namun oposisi mengancam memboikot pemilu.
Tahun 2014:
Para pengunjuk rasa menduduki tujuh persimpangan utama di Bangkok dalam upaya melumpuhkan ibukota dan memaksa pemerintah sementara Yingluck mundur
Berita Terkait
