Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Perusahaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) asal China mulai berupaya mengamankan akses terhadap kapasitas komputasi berbasis chip Nvidia di pusat data luar negeri.
Langkah ini dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa kontroversi yang melibatkan CEO Nvidia Jensen Huang dapat mendorong pemerintah Amerika Serikat (AS) memperketat pembatasan penggunaan prosesor canggih secara jarak jauh.
Tiga sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan, sejumlah perusahaan teknologi China tengah menjajaki penyewaan kapasitas komputasi Nvidia di pusat data yang berlokasi di luar China.
Langkah tersebut mencerminkan kekhawatiran perusahaan teknologi China terhadap kemungkinan ditutupnya celah dalam kebijakan pengendalian ekspor AS. Washington selama ini membatasi ekspor chip kecerdasan buatan (AI) Nvidia paling canggih ke China untuk mempertahankan dominasi AS di sektor strategis tersebut.
Baca Juga: Industri Robot Humanoid Melesat, Produksi AS Diproyeksi Capai 1,5 Juta Unit pada 2035
Namun, perusahaan China masih dapat mengakses prosesor tersebut dari jarak jauh dengan menyewa kapasitas komputasi di pusat data luar negeri.
Menurut ketiga sumber tersebut, salah satu penyedia layanan komputasi awan (cloud computing) besar di China telah membahas secara internal kemungkinan mengamankan kapasitas chip Nvidia di luar negeri. Sementara itu, sejumlah perusahaan lainnya telah menghubungi operator pusat data untuk memesan kapasitas komputasi tersebut.
Para sumber menolak disebutkan identitasnya maupun mengungkap nama penyedia layanan cloud yang dimaksud karena sensitifnya persoalan tersebut.
Dua sumber lainnya mengatakan, laboratorium AI berskala lebih kecil juga tengah mempertimbangkan langkah serupa. Salah satunya dengan menjajaki kerja sama dengan penyedia layanan penyewaan kapasitas komputasi berskala besar di Asia Tenggara.
Perusahaan-perusahaan tersebut khawatir kontroversi yang melibatkan Huang dapat memperkuat dorongan politik terhadap pengesahan Remote Access Security Act (RASA), sebuah rancangan undang-undang AS yang akan memberikan kewenangan kepada Departemen Perdagangan untuk mengatur akses jarak jauh berbasis cloud terhadap teknologi yang masuk dalam daftar pembatasan.
Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) AS telah meloloskan rancangan undang-undang tersebut pada Januari dengan hasil pemungutan suara 369 suara mendukung dan 22 suara menolak. Saat ini, RUU tersebut masih menunggu pembahasan di Senat.
Prosesor Nvidia generasi canggih digunakan untuk melatih dan menjalankan model AI berskala besar yang menjadi dasar pengembangan chatbot dan berbagai produk AI generatif lainnya.
Apabila akses terhadap layanan cloud di luar negeri turut dibatasi, pengembang AI China akan semakin kesulitan memperoleh daya komputasi kelas atas tanpa mengimpor chip secara langsung.
Baca Juga: Obligasi Alphabet Kelebihan Penawaran di Tengah Kekhawatiran Prospek AI
Kontroversi CEO Nvidia Jadi Sorotan
Kekhawatiran perusahaan teknologi China tersebut muncul setelah Huang pada Minggu (8/11) mengakui telah berselingkuh dari istrinya.
The New York Times melaporkan bahwa perempuan yang terlibat dalam kontroversi tersebut adalah Alice Huang, mantan eksekutif perusahaan komputasi awan Megaspeed yang berbasis di Singapura. Media tersebut juga melaporkan bahwa otoritas AS menyimpulkan Alice Huang merupakan aset intelijen China.
Reuters menyatakan belum dapat memverifikasi secara independen tuduhan tersebut. Pemerintah China sendiri telah membantahnya.
Dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengatakan, Alice Huang memiliki hubungan bisnis dan investasi dengan sejumlah perusahaan teknologi besar China, termasuk Tencent dan Alibaba.
Hingga berita ini ditulis, Tencent dan Alibaba belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Dokumen perusahaan di Singapura yang ditinjau Reuters menunjukkan bahwa Apex Enterprise Solutions, anak usaha Alibaba, memberikan pendanaan kepada Speedmatrix, perusahaan asal Malaysia yang memiliki keterkaitan dengan Megaspeed.
Megaspeed sebelumnya menjadi sorotan terkait dugaan membantu pelanggan asal China memperoleh akses terhadap chip Nvidia canggih yang masuk dalam pembatasan ekspor AS. Namun, perusahaan tersebut membantah telah mengalihkan chip ke China secara ilegal.
Nvidia, Megaspeed, dan Departemen Perdagangan AS belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Permintaan Chip Nvidia di Pasar Gelap China Meningkat
Potensi pengetatan pengawasan juga mendorong peningkatan permintaan terhadap chip AI Nvidia yang dibatasi di pasar abu-abu (grey market) China.
Dua sumber mengatakan, kondisi tersebut mendorong para pedagang dan perantara mulai menimbun prosesor Nvidia. Para pembeli khawatir kontroversi yang berkembang akan memicu tindakan lebih luas dari pemerintah AS untuk memberantas penyelundupan chip canggih dan server AI ke China.
Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah pembelian chip AI Nvidia H200 oleh sebuah universitas di China yang memiliki hubungan erat dengan Tentara Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army/PLA) pada bulan lalu.
Baca Juga: Jensen Huang Terancam Lengser, Ini 2 Kandidat Kuat Pengganti CEO Nvidia
Berdasarkan dokumen pengadaan, universitas tersebut membeli chip H200 meskipun masuk dalam daftar hitam ekspor AS. Kasus ini menunjukkan masih adanya celah dalam upaya Washington membatasi akses China terhadap teknologi canggih.
Pada Maret lalu, jaksa AS juga mendakwa salah satu pendiri Super Micro Computer, Yih-Shyan "Wally" Liaw, bersama dua orang lainnya atas dugaan bersekongkol mengalihkan server yang dilengkapi chip Nvidia ke China melalui sebuah perusahaan yang berbasis di Asia Tenggara.
Jaksa menyebut perusahaan tersebut membeli server senilai sekitar US$ 2,5 miliar dari Super Micro sepanjang 2024 hingga 2025. Sebagian besar server tersebut diduga dialihkan ke China.
Namun, hingga kini para terdakwa belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan.












![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
