Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Pada Kamis (15/2/2024), pihak berwenang Thailand memperingatkan bahwa tingkat polusi di Bangkok dan provinsi sekitarnya telah mencapai tingkat tidak sehat.
Melansir Reuters, terkait hal itu, pemerintah Thailand memerintahkan pegawai pemerintah di ibu kota untuk bekerja dari rumah selama dua hari ke depan dan mendesak masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama.
Polusi udara disebabkan oleh kombinasi pembakaran tanaman, polusi industri dan lalu lintas yang padat, dan kabut asap menutupi cakrawala kota Bangkok.
Perdana Menteri Srettha Thavisin mengatakan kepada wartawan bahwa pembakaran tanaman adalah penyebab utama lonjakan tersebut. Namun dia menambahkan bahwa sekitar seperempat polusi berasal dari kendaraan, sebuah faktor yang “dapat dikendalikan”.
Situs web pelacakan kualitas udara Swiss, IQAir, mengatakan tingkat partikel halus yang dapat dihirup di kota tersebut 15 kali lebih tinggi dari tingkat yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menjadikannya kota paling tercemar ke-8 di dunia pada hari Kamis.
“Makin parah karena terlalu banyak kabut asap,” kata tukang ojek Kornpong Poprakun, 57 tahun. “Mata saya gatal karena banyak debu, dan sesak napas.”
Dalam upaya untuk mengekang polusi lalu lintas, Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt mengatakan kepada staf di lembaga Administrasi Metropolitan untuk bekerja dari rumah dan mengatakan karyawan lain juga harus melakukan hal yang sama.
Baca Juga: Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Dapat Pembebasan Bersyarat
Dia mengatakan beberapa wilayah di kota tersebut memiliki tingkat polusi yang tinggi dan pihak berwenang siap menangani situasi tersebut.
Pemerintah telah menawarkan subsidi kepada petani untuk mencegah pembakaran dan paket kendaraan listrik yang lebih murah.
Sementara anggota parlemen Thailand sedang mempertimbangkan tindakan udara bersih untuk transportasi, bisnis dan pertanian guna mengurangi polusi dalam skala yang lebih luas.
Baca Juga: Tiongkok dan Thailand Menandatangani Perjanjian Bebas Visa
Srettha mengatakan pemerintah harus mempertimbangkan untuk membatasi kendaraan berbahan bakar fosil di ibu kota untuk membatasi polusi dalam jangka panjang, dan menambahkan bahwa kebijakan kendaraan listrik di negara tersebut juga merupakan kuncinya.
