Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo secara tegas menyampaikan kekecewaannya kepada junta militer Myanmar. Sebab Presiden Joko Widodo menilai hingga kini tidak adanya progres yang signifikan dari implelementasi 5-point consensus (5PC) oleh junta militer Myanmar.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan hal ini saat memberikan keterangannya kepada awak media di sela penyelenggaraan KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, Jumat (11/11/2022).
Sebagai catatan 5 point consensus merupakan kesepakatan dari pimpinan ASEAN untuk mengakhiri krisis gejolak di Myanmar. Kopnsensus ini dihasilkan pada pertemuan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Leaders Meeting yang diadakan pada tanggal 24 April 2021 di Sekretariat ASEAN di Jakarta
Pertemuan tersebut sebagai respon atas tindakan junta militer yang represif sejak mereka melakukan kudeta pada 1 Februari 2021.
Adapun lima poin konsensus ini berupa:
- Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
- Kedua, dialog konstruktif diantara semua pihak terkait mulai mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat.
- Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi dari proses dialog, dengan bantuan SekretarisJenderal ASEAN.
- Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management).
- Kelima, utusan khusus dan delegasi mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak
Presiden Joko Widodo dalam pertemuan pimpinan ASEAN di Phnom Penh Kamboja juga memberikan perhatian khusus terhadap situasi Myanmar yang semakin buruk.
Baca Juga: Partisipasi Myanmar pada Pertemuan ASEAN di Masa Depan Dapat Lebih Dibatasi
"Indonesia sangat kecewa dengan situasi Myanmar yang semakin buruk, tidak adanya progres yang signifikan dari implementasi 5PC. Kami tidak melihat adanya komitmen dari junta militer untuk mengimplementasikannya," ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman Sekretariat Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, situasi di Myanmar yang memburuk ini tidak boleh mengganggu perjalanan dan kerja sama ASEAN.
"Indonesia mempertegas posisinya untuk tidak memperbolehkan non-political representation dalam KTT ASEAN dan pertemuan tingkat menteri luar negeri. Indonesia juga mengusulkan hal serupa diberlakukan di luar pertemuan tingkat menteri luar negeri,” ungkapnya.
Baca Juga: Indonesia Desak para Pemimpin ASEAN Mengambil Sikap Atas Situasi di Myanmar
Meskipun demikian, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia tetap berkomitmen untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Myanmar.
Indonesia juga mendorong ASEAN untuk segera melakukan engagement dengan seluruh stakeholders di Myanmar dan melakukan dialog.
“Indonesia juga menyerukan untuk segera menghentikan segala tindak kekerasan di Myanmar,” jelas Presiden.
Seperti kita ketahui, semenjak kudeta militer pada Februari 2021 telah menjadikan kondisi politik menjadi sebuah tragedi kemanusiaan.
Mengutip laporan The Habibie Center Insight (No. 33 / 25 Maret 2022) permasalahan politik domestik di Myanmar telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan setahun pasca kudeta.
Protes atas kudeta Myanmar ini telah mengakibatkan sekitar 1.500 orang tewas dan 11.838 penentang kudeta telah ditangkap oleh junta militer Myanmar.
Selain itu, mengutip laporan kantor berita Reuters (Factbox: Myanmar’s Post-coup Crisis in Numbers. Reuters. Retrieved 28 February 2022) sebanyak 405.700 orang mengungsi sejak Februari 2021 - Januari 2022, dan 6,2 juta orang diperkirakan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan darurat tahun ini.
