Reporter: Akhmad Suryahadi | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih terasa di wilayah Malaysia, baik di wilayah semenanjung maupun wilayah Malaysia Timur.
Melansir dari straitstimes.com, lebih dari 2.600 sekolah masih dalam status ditutup pada Jumat (20/9), dan memengaruhi lebih dari 1,7 juta siswa di Negeri Jiran tersebut. Negara Bagian Sarawak terkena dampak paling parah.
Sebanyak 987 sekolah di Sarawak terpaksa ditutup sementara. Diikuti oleh 939 sekolah di Selangor, Penang (399), Kuala Lumpur (296) dan Putrajaya (25), melansir pernyataan Departemen Pendidikan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (19/9).
Baca Juga: Peringatan dini BMKG: Hari ini waspada kabut asap dan kebakaran lahan di 8 provinsi
Lebih lanjut, semua sekolah di Perak dan Negeri Sembilan telah melakukan aktivitas belajar mengajar pada Jumat (20/9) seiring membaiknya Indeks Pencemar Udara atau Air Pollutan Index (API), yang telah turun kurang dari 200 di negara bagian tersebut.
Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi polusi akibat asap, salah satunya penggunaan drone sebagai alternatif untuk penyemaian awan. Awan ini diharapkan dapat menciptakan hujan buatan sehingga asap di negara tersebut akan berangsur hilang.
"Kami mempertimbangkan menggunakan drone untuk membentuk hujan buatan ... Kami dapat menggunakan beberapa drone pada satu waktu dan menyebar di area tertentu seperti Putrajaya yang sangat terdampak oleh kabut," kata Mahathir pada konferensi pers setelah memimpin pertemuan Komite Kabinet Khusus Anti-Korupsi.
Baca Juga: Penerbangan di 11 bandara ini terganggu akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan
Selain itu, Mahathir juga meminta masyarakat agar tetap memakai masker untuk mengurangi dampak kabut asap terhadap kesehatan. Tak lupa, ia mengajak warga Malaysia untuk berdoa meminta hujan.
Mahathir menambahkan, Malaysia telah menawarkan bantuan kepada Pemerintah Indonesia untuk membantu memadamkan kebakaran lahan. Namun, Pemerintah Indonesia masih enggan menerima tawaran ini.
