CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.466.000   -11.000   -0,74%
  • USD/IDR 15.860   -72,00   -0,46%
  • IDX 7.215   -94,11   -1,29%
  • KOMPAS100 1.103   -14,64   -1,31%
  • LQ45 876   -10,76   -1,21%
  • ISSI 218   -3,03   -1,37%
  • IDX30 448   -5,87   -1,29%
  • IDXHIDIV20 540   -6,91   -1,26%
  • IDX80 126   -1,77   -1,38%
  • IDXV30 135   -1,94   -1,41%
  • IDXQ30 149   -1,85   -1,22%

Setelah Facebook, militer Myanmar blokir Twitter dan Instagram


Sabtu, 06 Februari 2021 / 13:07 WIB
Setelah Facebook, militer Myanmar blokir Twitter dan Instagram
ILUSTRASI. Tentara Myanmar berjalan di dekat kompleks parlemen di Naypyitaw, Myanmar, 2 Februari 2021.


Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - YANGON. Otoritas militer yang bertanggungjawab atas Myanmar memperluas larangan media sosial menyusul kudeta Senin (1/2), dengan meblokir Twitter dan Instagram

Selain Facebook dan aplikasi terkait, pemerintahan militer Myanmar pada Jumat (5/2) memerintahkan operator komunikasi dan penyedia layanan internet untuk memotong akses ke Twitter dan Instagram. 

Melansir Channel News Asia, pemerintahan militer Myanmar dalam pernyataan mengatakan, beberapa orang mencoba menggunakan kedua platform tersebut untuk menyebarkan berita palsu.

Netblocks, yang melacak gangguan dan penutupan media sosial, mengonfirmasi hilangnya layanan Twitter di Myanmar mulai pukul 10 malam. Instagram sudah tunduk pada pembatasan.

Baca Juga: Terkait Myanmar, Jokowi ingatkan agar anggota hormati prinsip-prinsip piagam ASEAN

Twitter menyatakan "sangat prihatin" atas perintah pemblokiran layanan internet di Myanmar dan berjanji untuk "mengadvokasi untuk mengakhiri pemblokiran oleh pemerintah yang merusak".

"Itu merusak percakapan publik dan hak orang untuk membuat suara mereka didengar," kata juru bicara Twitter dalam pernyataan Sabtu (6/2), seperti dikutip Channel News Asia.

Protes atas kudeta terus berlanjut

Telenor, perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Norwegia dan beroperasi di Myanmar melalui anak perusahaannya, menyebutkan, telah mematuhi perintah tersebut tetapi meminta "perlunya dan proporsionalitas arahan tersebut".

Media pemerintah sangat disensor di Myanmar, dan Facebook khususnya telah menjadi sumber berita dan informasi utama di negara junta tersebut. Platform media sosial itu juga digunakan untuk kampanye protes kudeta.

Baca Juga: Dewan Keamanan PBB mendesak militer Myanmar bebaskan semua tahanan politik



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×