Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - MANILA. Para senator Filipina bersiap untuk dilantik sebagai juri dalam sidang pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte yang dimulai Rabu ini.
Sidang ini dapat menjadi momen krusial dalam perpolitikan Filipina—bukan hanya karena menyangkut nasib politik Duterte, tetapi juga karena potensi dampaknya terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan agenda pemerintahannya ke depan.
Sara Duterte Terancam Dilarang Berpolitik Seumur Hidup
Sara Duterte, 47 tahun, yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat dalam pemilu presiden 2028, dimakzulkan oleh DPR Filipina pada bulan Februari. Jika terbukti melakukan "kejahatan berat" dan "pengkhianatan terhadap kepercayaan publik", ia akan dilarang berpolitik seumur hidup—menghancurkan ambisinya untuk menjadi presiden.
Tuduhan yang ditujukan padanya mencakup penyimpangan anggaran, pengumpulan kekayaan yang tidak wajar, hingga ancaman terhadap nyawa Presiden Marcos, istrinya, dan Ketua DPR. Dalam pernyataan resmi pada hari Selasa, kantor Duterte menegaskan penolakannya terhadap semua tuduhan.
Baca Juga: Filipina Stop Ekspor Nikel, Indonesia Bergegas Gandeng Solomon sebagai Alternatif
“Kami siap menghadapi dakwaan dan membuktikan bahwa semua tuduhan tidak berdasar,” demikian pernyataannya.
Peran Sentral Senat dan Peta Politik Terkini
Sidang ini akan dipimpin oleh Ketua Senat sebagai hakim, dan 22 anggota senat lainnya akan bertindak sebagai juri. Untuk memvonis Duterte, dibutuhkan suara dua pertiga dari anggota senat. Dengan peta politik yang terbelah dan hasil pemilu paruh waktu bulan lalu yang memperlihatkan kekuatan berkelanjutan dari kubu Duterte, hasil akhir sidang masih sulit diprediksi.
Presiden Marcos sendiri, meski tidak secara terbuka terlibat, diketahui memiliki sekutu di DPR yang memulai proses pemakzulan ini. Keduanya pernah menjadi sekutu politik dan memenangkan pemilu 2022 dengan telak.
Namun hubungan mereka memburuk, terutama setelah ayah Sara Duterte—mantan Presiden Rodrigo Duterte—ditangkap dan diserahkan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Maret lalu atas kejahatan selama "perang melawan narkoba".
Implikasi Politik bagi Marcos dan 2028
Dengan masa jabatan yang terbatas hingga 2028, Marcos diperkirakan akan berupaya mendorong munculnya penerus yang dapat menghalangi jalan Duterte menuju kursi kepresidenan. Jika Sara Duterte dibebaskan, maka ia tetap menjadi pesaing berat dalam pemilu mendatang.
Kendati demikian, Marcos tampak menjaga jarak dari proses hukum ini demi menjaga citra netralitas, meskipun inisiatif pemakzulan berasal dari koalisinya di parlemen. Banyak pengamat menilai bahwa ini adalah strategi untuk melemahkan pengaruh Duterte tanpa harus secara langsung terlibat dalam konflik terbuka.
Tuduhan Pemakzulan sebagai Alat Politik
Sara Duterte mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung Filipina untuk membatalkan proses pemakzulan dengan dalih bahwa proses tersebut bermotif politik. Mahkamah telah memerintahkan Kongres untuk memberikan tanggapan. Kantornya menegaskan bahwa pemakzulan tidak boleh menjadi "alat yang dipersenjatai untuk membungkam lawan politik".
“Proses pemakzulan adalah mekanisme konstitusional, bukan alat politik,” tegas pernyataan itu.
Baca Juga: Prabowo Dorong Brunei, Indonesia, Malaysia dan Filipina Jadi Pusat Ketahangan Pangan
Sejarah Pemakzulan di Filipina
Sara Duterte menjadi pejabat tinggi kelima dalam sejarah Filipina yang menghadapi pemakzulan. Namun hanya satu yang pernah divonis bersalah—yakni Ketua Mahkamah Agung Renato Corona.
Sidang pemakzulan mantan Presiden Joseph Estrada dihentikan setelah jaksa mengundurkan diri, sementara dua pejabat lainnya—ketua komisi pemilu dan ombudsman—mundur sebelum proses sidang selesai.
Sidang Sara Duterte juga bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Senat saat ini, dengan 12 anggota baru akan mulai menjabat pada Juli mendatang. Komposisi baru ini dapat berdampak besar terhadap kelanjutan proses hukum dan dinamika kekuasaan politik di Filipina.
