Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - MANILA. Pemerintah Filipina siap menggunakan "otoritas dan kekuatan" untuk melawan upaya memecah belah negaranya.
Hal tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat keamanan pada Minggu (4/2/2024), setelah mantan Presiden Rodrigo Duterte mengancam akan memisahkan beberapa pulau di selatan dari wilayah kepulauan lainnya.
Mengutip Reuters, Duterte menyerukan kemerdekaan kampung halamannya, Mindanao, dari Filipina ketika aliansinya dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr hancur berantakan pada minggu ini karena perbedaan pendapat seputar upaya amandemen konstitusi.
Marcos mengatakan amandemen konstitusi tahun 1987 dimaksudkan untuk memudahkan investasi asing. Akan tetapi, Duterte menuduhnya memanfaatkan perubahan konstitusi untuk tetap berkuasa.
Penasihat keamanan nasional Eduardo Ano mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa setiap upaya untuk memisahkan diri akan ditanggapi oleh pemerintah dengan kekuatan yang tegas. Dia mengutip seruan baru-baru ini untuk memisahkan Mindanao tetapi tanpa secara spesifik menyebut nama Duterte.
“Pemerintah pusat tidak akan ragu menggunakan wewenang dan kekuatannya untuk menumpas dan menghentikan segala upaya untuk memecah-belah Republik,” kata Ano.
Baca Juga: Utak Atik Masa Jabatan, Duterte Minta Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr Mundur
Ano juga bilang, seruan untuk memisahkan diri bisa membalikkan hasil kesepakatan damai yang telah dicapai pemerintah dengan mantan kelompok separatis.
Kekerasan dan konflik telah melanda Mindanao selama beberapa dekade ketika pemerintah memerangi pemberontak dan ekstremis, sehingga menghambat investasi dan menyebabkan banyak desa berada dalam kemiskinan.
Kelompok pemberontak terbesar di kawasan ini, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan pemerintah Filipina pada tahun 2014, menarik perjuangan mereka untuk kemerdekaan dengan imbalan peningkatan otonomi di wilayah Muslim yang disebut Bangsamoro.
Baca Juga: China: Filipina Sengaja Menimbulkan Kekacauan di Laut China Selatan
Ketua Menteri Bangsamoro Ahod Ebrahim mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa ia tetap berkomitmen terhadap perjanjian perdamaian. Sementara penasihat proses perdamaian pemerintah Carlito Galvez Jr. meminta masyarakat Filipina untuk menjauh dari seruan apa pun untuk mengganggu stabilitas negara tersebut.
Panglima angkatan bersenjata Filipina Romeo Brawner mengatakan kepada tentaranya pada hari Sabtu untuk tetap bersatu dan setia pada konstitusi dan rantai komando.
