Sumber: The Star | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - PETALING JAYA. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad mengatakan sebuah janji mengenai transisi kepemimpinan masih tetap ada. Akan tetapi, lanjutnya, seorang perdana menteri harus memerintahkan dukungan mayoritas di Parlemen.
"Kami telah berjanji," katanya dalam sebuah wawancara dengan Malaya Post TV tadi malam.
“Bahkan jika saya ingin mengingkari janji, saya hanya bisa menjadi PM jika saya memiliki dukungan mayoritas di Parlemen. Tetapi jika mayoritas Dewan Rakyat menolak saya, saya akan jatuh, itu adalah demokrasi. Anggota Parlemen memegang kekuasaan untuk memutuskan. Jika saya tidak memiliki dukungan mayoritas, saya tidak bisa menjadi perdana menteri," jelasnya seperti yang dikutip oleh The Star Online.
Baca Juga: Cegah virus corona, Malaysia hentikan sementara pemberian visa untuk China
Mahathir mengungkapkan hal ini ketika diminta untuk mengomentari transisi kepemimpinan setelah faksi-faksi tertentu di Parlemen, termasuk PAS, telah secara terbuka menyatakan pandangan mereka. Yakni, Mahathir harus menjalani masa jabatan penuh alih-alih menyerahkan kekuasaan kepada presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Mahathir mencatat, Dewan Rakyat bahkan dapat menolak siapa pun yang dicalonkan oleh sebuah partai dengan jumlah kursi tertinggi.#
Baca Juga: Indonesia bisa manfaatkan ketegangan India-Malaysia
Masalah transisi kekuasaan diangkat ke permukaan karena tidak ada kerangka waktu formal yang ditetapkan untuk itu.
Namun, Mahathir yang berusia 94 tahun telah berulang kali mengatakan bahwa ia akan mematuhi janjinya untuk menyerahkan jabatan perdana menteri ke Anwar.
Februari lalu, Anwar mengatakan dia berharap menjadi perdana menteri dalam waktu tidak lebih dari dua tahun, menambahkan bahwa Mahathir harus diberikan ruang yang cukup untuk memerintah secara efektif selama "masa yang sangat sulit dan sulit".
Baca Juga: Mahathir tak mau membalas aksi boikot CPO oleh India
Sebelumnya, para pemimpin Pakatan dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia, PKR, DAP dan Partai Amanah Negara sepakat dalam konsensus bahwa Anwar akan menjadi Perdana Menteri kedelapan, menggantikan Mahathir, seandainya koalisi menang.
