kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Staf pertahanan AS kembali bekerja pekan depan


Minggu, 06 Oktober 2013 / 13:42 WIB
Staf pertahanan AS kembali bekerja pekan depan
ILUSTRASI. Pegawai melayani wajib pajak di KPP Pratama Jakarta. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.


Sumber: BBC |

WASHINGTON. Sebagian besar staf pertahanan Amerika Serikat yang dirumahkan menyusul penutupan sementara beberapa kantor pemerintahan (shutdown), diminta untuk bekerja kembali pekan depan.

Menteri Pertahanan AS Chuck Hagel mengatakan keputusan itu dibuat berdasarkan interpretasi dari Undang Undang Pay Our Military. UU Pay Our Military sendiri sudah disetujui oleh Kongres sebelum penutupan terjadi.

Hagel mengatakan pada awal pekan ini bahwa dia ingin mencari cara untuk membuat staf sipilnya kembali bekerja.

Dia mengatakan -berdasarkan usulan pengacara- bahwa UU Pay Our Military mengizinkan karyawan yang bertanggung jawab terhadap moral, kesejahteraan, dan kesiapan anggota layanan [pertahanan] dikecualikan dari penutupan pemerintahan.

"Saya berharap kami dapat secara signifikan mengurangi - tapi tidak menghapus [sepenuhnya] - cuti sipil dalam proses ini," katanya.

Kebuntuan persetujuan anggaran antara Partai Republik dan Demokrat telah memaksa penutupan layanan federal selama lima hari.

Kedua pihak kini telah menyepakati peraturan yang memungkinkan pemerintah tetap membayar 800.000 pekerja federal ketika penutupan berakhir.

Akan tetapi, belum ada tanda-tanda yang menunjukan kesepakatan anggaran segera dicapai.

Partai Republik yang mengontrol DPR menolak untuk menyetujui anggaran dan mengatakan mereka hanya akan melakukannya jika UU reformasi kesehatan Obama ditunda.

Obama dan Demokrat menolak permintaan ini dan menegaskan bahwa reformasi kesehatan yang dikenal dengan nama Obamacare ini sudah disahkan pada tahun 2010 dan disetujui oleh Mahkamah Agung.

Akibat kebuntuan ini, Presiden Obama membatalkan rangkaian kunjungannya ke Asia.


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×