Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, pada Rabu menyatakan bahwa blokade nyata oleh Cina terhadap Taiwan akan dianggap sebagai tindakan perang dan memiliki dampak luas terhadap perdagangan internasional.
Pernyataan ini disampaikan setelah latihan militer China pekan lalu yang mensimulasikan skenario blokade tersebut.
China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, selama lima tahun terakhir hampir setiap hari melakukan aktivitas militer di sekitar pulau tersebut, termasuk latihan perang yang mensimulasikan blokade dan serangan terhadap pelabuhan. Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing tersebut.
Baca Juga: Xi Jinping Kunjungi Pulau Garis Depan yang Berhadapan dengan Taiwan, Ada Apa?
Latihan perang terbaru China, yang dilakukan pekan lalu, mencakup simulasi blokade pelabuhan dan wilayah, serta serangan terhadap target maritim dan darat.
Koo menjelaskan kepada wartawan di parlemen bahwa meskipun latihan "Joint Sword-2024B" mencakup area tertentu, tidak ada zona larangan terbang atau berlayar yang diberlakukan. Berdasarkan hukum internasional, blokade akan melarang semua pesawat dan kapal memasuki suatu area.
“Menurut resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, blokade dianggap sebagai bentuk perang,” kata Koo.
Ia menambahkan bahwa latihan militer berbeda secara signifikan dari blokade, begitu juga dampaknya terhadap masyarakat internasional. Koo menekankan bahwa blokade akan memiliki konsekuensi yang melampaui Taiwan, karena seperlima dari perdagangan dunia melewati Selat Taiwan.
Baca Juga: Xi Jinping Serukan Penyatuan Kembali Taiwan saat Pidato Hari Nasional, Taipei Waspada
"Masyarakat internasional tidak akan tinggal diam dan hanya menonton," tegasnya.
Taiwan telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan blokade, termasuk memastikan pasokan makanan. Namun, Koo menunjukkan bahwa gas alam cair (LNG) adalah titik lemah.
Pejabat dari Kementerian Ekonomi, Hu Wen-chung, menambahkan bahwa saat ini Taiwan memiliki persediaan LNG untuk sekitar delapan hari, dan sedang berencana untuk memperpanjangnya menjadi 14 hari pada tahun 2027.
Sebagai langkah darurat, pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah tidak beroperasi dapat diaktifkan kembali.
