Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Nina Dwiantika
KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Ketegangan teknologi antara Taiwan dan China kembali memanas. Kali ini, otoritas hukum Taiwan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap CEO sekaligus pendiri OnePlus, Pete Lau. Langkah ini menandai semakin kerasnya sikap Taipei dalam membendung aliran talenta dan teknologi strategis ke Negeri Tirai Bambu.
Dalam laporan Reuters (14/1), Kejaksaan Distrik Shilin menyebut Pete Lau diduga terlibat dalam praktik perekrutan ilegal insinyur Taiwan. Selain Lau, dua warga Taiwan yang bekerja untuknya juga didakwa. OnePlus dituduh telah merekrut lebih dari 70 insinyur di Taiwan secara ilegal sejak 2014.
Bagi Taiwan, kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah bagian dari pertarungan strategis untuk menjaga keunggulan teknologi, khususnya di sektor semikonduktor yang menjadi tulang punggung ekonomi dan kekuatan geopolitik pulau tersebut.
Langkah hukum terhadap OnePlus menambah panjang daftar tindakan keras Taiwan terhadap perusahaan teknologi China. Sepanjang 2025, Taiwan sempat mengancam akan memblokir pengiriman chip ke Afrika Selatan, menggugat Tokyo Electron terkait dugaan kebocoran kekayaan intelektual, serta menyelidiki kasus dugaan pencurian rahasia dagang TSMC oleh pegawai baru Intel.
Tekanan ini makin terasa sejak Presiden Lai Ching-te menjabat pada 2024. Pemerintahannya secara terbuka memperketat pengawasan terhadap upaya pembajakan otak oleh perusahaan China. Pada September lalu, jaksa Taiwan bahkan telah lebih dulu membidik Grace Wang, Chairman Luxshare Precision Industry, salah satu perakit utama iPhone asal China.
Baca Juga: Manufaktur Jepang Kehilangan Momentum, Sektor Material Paling Tertekan
Pete Lau sendiri bukan figur sembarangan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting industri smartphone China dan juga memegang peran strategis di Oppo sebagai Chief Product Officer. Reputasinya dalam menjaga kualitas produk disebut menjadi kunci ekspansi global OnePlus.
Namun hingga kini, Lau belum memberikan komentar resmi. OnePlus hanya menyatakan bahwa operasional bisnis mereka tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh kasus ini.
Taiwan selama ini memang menjadi ladang emas bagi perusahaan teknologi China untuk mencari talenta, mengingat kesamaan bahasa dan kualitas SDM yang diakui dunia. Namun pemerintah Taiwan melarang perusahaan China membuka kantor atau merekrut tenaga lokal tanpa izin resmi, dengan alasan keamanan nasional.
Meski begitu, praktik penyamaran tetap marak. Tahun lalu, aparat Taiwan menggerebek 34 lokasi terkait penyelidikan terhadap 11 perusahaan teknologi China, termasuk SMIC. Otoritas menyebut SMIC sempat membuka cabang di Taiwan dengan menyamar sebagai perusahaan asal Samoa demi merekrut tenaga lokal.
Kasus OnePlus menegaskan satu hal: persaingan teknologi China-Taiwan kini bukan lagi sekadar soal produk dan pasar, melainkan sudah menjadi perang perebutan otak dan masa depan industri strategis dunia.
Baca Juga: Pelaku Usaha Inggris Makin Pesimistis













