Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
BANGKOK. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand, telah menyiapkan langkah antisipatif atas kemungkinan terburuk krisis politik di Thailand. Duta Besar RI untuk Thailand Lutfi Rauf, Sabtu (24/5), mengatakan, pihaknya menyiapkan rencana evakuasi warga negara Indonesia ke kompleks KBRI, Jalan Phetchaburi, di pusat kota Bangkok.
”Situasi yang terjadi saat ini tidak bisa diprediksi. Semua upaya kami lakukan, termasuk mengantisipasi situasi terburuk yang tidak kita inginkan,” katanya kepada wartawan Kompas, MH Samsul Hadi, di KBRI Bangkok. ”Jika itu terjadi, kami siapkan KBRI untuk mengevakuasi warga di Bangkok.”
Hari ketiga setelah kudeta militer, situasi di Thailand semakin panas. Unjuk rasa menentang kudeta terjadi di beberapa tempat di Bangkok. Setelah menahan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra dan anggota kabinetnya, militer juga menangkap beberapa wartawan yang dinilai kritis dalam pemberitaan mereka.
Menjelang petang, laman harian Bangkok Post melaporkan penangkapan 23 aktivis kaus merah di sebuah apartemen di Provinsi Khon Kaen. Pejabat militer mengatakan, ditemukan 3 bom, 1 bom asap, 300 peluru, dan perlengkapan lain pada penangkapan tersebut.
”Sebagai antisipasi, kami telah membuka hotline 24 jam sebagai saluran informasi antara KBRI dan warga, termasuk lewat media sosial. Dengan saluran itu, semua perkembangan penting disampaikan kepada WNI. Mereka juga bisa menyampaikan informasi. Jadi, komunikasinya dua arah,” kata Lutfi.
KBRI membentuk koordinator lapangan untuk memudahkan evakuasi yang umumnya dilakukan para mahasiswa di Bangkok. Saat ini, sekitar 3.300 WNI tinggal di Bangkok.
Lutfi optimistis KBRI mampu menampung WNI sebanyak itu. Kompleks KBRI cukup luas. Selain ruang perkantoran dan wisma, kompleks juga dilengkapi lapangan sepak bola, lapangan tertutup, ruang kelas TK dan SD, serta ruang pertemuan.
”Kemungkinan terburuk, seperti kerusuhan, tidak kita inginkan. Namun, jika itu terjadi, kami sudah siap dengan rencana, termasuk mengevakuasi warga,” ujar Lutfi.
Pada Sabtu, kompleks KBRI ramai dengan kegiatan pertandingan bola voli menyambut HUT Kemerdekaan RI. ”Kami sedang lomba 17-an. Ada sekitar 10 cabang olahraga yang dilombakan. Lomba ini digelar setiap Sabtu dan Minggu,” kata salah seorang peserta lomba.
Demo anti kudeta
Di luar KBRI, aktivitas warga Bangkok terlihat normal. Beberapa ruas jalan padat kendaraan dan macet. Pusat perbelanjaan tetap dikunjungi warga meski tidak seramai hari-hari biasa.
Di sejumlah titik, aktivis tetap menggelar unjuk rasa menentang kudeta. Padahal, Dewan Pemelihara Ketertiban dan Perdamaian Nasional (NPOMC) yang dipimpin Panglima Angkatan Darat Jenderal Prayuth Chan-ocha telah melarang berkumpulnya lebih dari lima orang dengan tujuan politik.
Unjuk rasa dilakukan di ruang publik, seperti stasiun monorel. Unjuk rasa lain dilaporkan terjadi di Monumen Kemenangan. Dari teriakan mereka, tema yang diusung sama, yakni menentang kudeta.
Pengamatan Kompas di Stasiun Stadion Nasional, aktivis meneriakkan ”No coup! No coup! No coup!”. Pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan sejumlah tentara tak bersenjata. Melihat hal itu, sebagian warga malah mendekat. Mereka mengajak berfoto dengan tentara.
Tangguhkan bantuan
Langkah militer Thailand untuk kembali merebut kekuasaan memicu kecaman internasional. Amerika Serikat, sekutu dekat negara itu, langsung mengambil langkah konkret. Washington menangguhkan bantuan militer bagi Thailand dengan membekukan 3,5 juta dollar AS dari total bantuan 10,5 juta dollar AS.
AS juga meminta militer segera memulihkan kekuasaan pemerintah sipil. Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Washington tengah mempertimbangkan sanksi lanjutan, yakni pemotongan bantuan lebih besar lagi.
Selain AS, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Eropa, dan Jepang juga menyatakan prihatin dengan situasi Thailand. AS dan Jepang adalah sumber investasi asing utama bagi negeri itu.
Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan, London meminta militer Thailand menetapkan jadwal pemilu yang jelas secepatnya guna membangun kembali pemerintahan demokratis.
Komisioner Tinggi HAM PBB Navi Pillay mendesak Thailand memastikan penghormatan HAM dan pemulihan yang cepat atas aturan hukum. Kelompok HAM, termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International, juga mengkritik penahanan para pemimpin politik.
Pelaku bisnis pun mengkhawatirkan situasi terbaru di Thailand. ”Saya khawatir dengan Thailand,” kata Marshall Stocker, Manajer Dana Ekuitas Global di Eaton Vance, AS.
Demokrasi
Dari Manila, Filipina, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keprihatinan atas kudeta militer di Thailand.
”Indonesia prihatin karena kudeta militer bukan cara demokratis. Saya harus tegas, terang, dan jelas soal ini meski itu masalah dalam negeri Thailand. Indonesia ingin agar nilai-nilai demokrasi kembali diberlakukan di Thailand sebagaimana menjadi semangat dalam Piagam ASEAN yang baru,” kata Yudhoyono di sela-sela lawatannya di Manila, seperti dilaporkan wartawan Kompas, C Wahyu Haryo PS.
Yudhoyono menyerukan penguasa militer di Thailand tetap menjalin kerja sama dengan elemen lain di Thailand agar ada solusi yang damai, demokratis, dan bermanfaat bagi rakyat.
Meski merupakan masalah dalam negeri Thailand, dalam pandangan Yudhoyono, ASEAN perlu mengambil dan melakukan sesuatu demi kebaikan bangsa Thailand dan ASEAN. (AFP/AP/REUTERS/CAL)
Berita Terkait
Manisnya peluang bisnis teh khas Thailand
Dampak kudeta militer bagi ekonomi Thailand
Menlu RI minta milter Thailand dan sipil berbaikan
WNI di Thailand hindari pakai baju merah, kuning
