Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - LAUT CHINA SELATAN. Perjanjian atau pakta keamanan yang baru ditandatangani China dengan Kepulauan Solomon telah memicu kekhawatiran internasional. Banyak yang cemas bahwa pemerintah Presiden Xi Jinping mungkin meningkatkan upaya untuk mendapatkan apa yang disebutnya "hak bersejarah" atas seluruh Laut China Selatan.
Melansir Express.co.uk, pengumuman Shanghai bahwa pihaknya telah menandatangani pakta keamanan yang luas dengan Kepulauan Solomon, sebuah negara berpenduduk sekitar 700.000 yang dipimpin oleh Perdana Menteri pro-China Manasseh Sogavare, datang hanya beberapa jam setelah Washington mengatakan pihaknya mengirim pejabat ke negara Pasifik. Hal itu dilakukan di tengah kekhawatiran pemerintahan Xi Jinping bisa membangun pijakan militer di sana.
Penguatan nyata dari hubungan kedua negara mengikuti kerusuhan politik dan sosial di Kepulauan Solomon, yang sebagian terjadi karena keputusan pemerintah untuk mengalihkan kesetiaan diplomatik dari Taiwan - pulau berpemerintahan sendiri yang dianggap Beijing sebagai provinsi yang memisahkan diri - ke China.
Ketentuan dari versi rancangan perjanjian keamanan, yang bocor bulan lalu, menunjukkan pakta itu memungkinkan keamanan dan pengerahan angkatan laut China ke Kepulauan Solomon.
Baca Juga: China Laporkan Tiga Kematian di Pasien COVID-19 di Shanghai, Pertama dalam 1 Tahun
Meski hal ini menimbulkan kekhawatiran internasional, termasuk di AS dan Australia, China menyebut reaksi kekuatan Barat "berlebihan".
Berbicara pada hari Selasa, juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin mengatakan Barat sengaja membesar-besarkan ketegangan atas pakta tersebut, yang ia gambarkan sebagai pertukaran normal dan kerja sama antara dua negara berdaulat dan merdeka.
Perdana Menteri Manasseh Sogavare telah berulang kali mengatakan dia tidak bermaksud mengizinkan China membangun pangkalan militer di Kepulauan Solomon. Namun, menurut draf yang bocor, polisi bersenjata China dapat dikerahkan di sana atas permintaan untuk menjaga "ketertiban sosial".
Baca Juga: Xi Jinping: China Harus Lanjutkan Kebijakan Pembersihan Covid-19 Dinamis yang Ketat
Melansir Al Jazeera, Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, penandatanganan pakta itu dapat meningkatkan destabilisasi di Kepulauan Solomon dan akan menjadi preseden yang mengkhawatirkan untuk wilayah Kepulauan Pasifik yang lebih luas.
“Sifat luas dari perjanjian keamanan membuka pintu bagi pengerahan pasukan militer RRT (Republik Rakyat China) ke Kepulauan Solomon,” kata Price.
