Reporter: Titis Nurdiana | Editor: Titis Nurdiana
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) dikabarkan akan segera membayar dana bantuan atau hibah ke maskapai-maskapai di nagara Paman Sam itu dalam waktu dekat. Pembayaran dilakukan agar maskapai bisa menutup biaya gaji maskapai yang bisnisnya terhenti gara-gara pandemi virus corona atau Covid-19.
Tiga pejabat di industri penerbangan kepada Reuters menyebut, Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin dalam pertemuan dengan maskapai besar pada Jumat (9/4) lalu mengatakan, akan membayar sebagian dari dana hibah US$ 25 miliar dalam bentuk hibah tunai yang disetujui Kongres AS bulan lalu.
Hibah ini demi menutup biaya penggajian karena maskapai penerbangan mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya karena corona .
Departemen Keuangan mengatakan dalam sebuah pernyataan, Mnuchin tidak menyebut angkutan udara penumpang yang akan menerima $ 100 juta dalam bantuan gaji atau kurang untuk memberikan kompensasi tersebut. Hanya sana ini akan tersedia segera setelah persetujuan mereka.
Mnuchin berbicara dengan kepala eksekutif maskapai besar dalam panggilan terpisah pada hari Jumat dan mengatakan kepada mereka bahwa departemen menawarkan 70% dari bantuan dalam bentuk hibah yang tidak perlu dilunasi, dan 30% dalam pinjaman berbunga rendah, dimana maskapai diminta untuk menerbitkan waran. “Hanya suku bunga akan naik dari waktu ke waktu jika maskapai tidak membayarnya,” kata sumber tersebut.
Tiga orang yang diberi pengarahan tentang masalah ini mengatakan dalam penerbitan waran, pemerintah memilik hak untuk membeli ekuitas ini dengan harga dan waktu yang telah ditentukan. Ini artinya nilai ya akan sama dengan 10% dari nilai pinjaman.
Itu berarti bahwa setiap $ 1 miliar dalam bantuan pemerintah akan mencakup US$ 700 juta dalam bentuk hibah, sebesar US$ 300 juta dalam bentuk pinjaman berbunga rendah dan opsi bagi pemerintah untuk membeli US$ 30 juta dalam bentuk saham. Dua orang mengatakan waran akan dihargai dengan harga saham saat ini.
Waran tersebut tidak akan tercatat dalam neraca maskapai. Ini agar tidak menghambat kemampuan maskapai penerbangan. “Sehingga mereka bisa mengajukan permohonan paket pinjaman pemerintah $ 25 miliar secara terpisah, untuk membiayai di masa depan,” kata para ahli.
Departemen Keuangan mengatakan pihaknya bekerja dengan 12 maskapai penerbangan yang diperkirakan akan mendapatkan lebih dari US$ 100 juta . Hanya sebagian besar permintaan yang kurang dari $ 10 juta.
Pada hari Minggu lalu, perusahaan regional terbesar Alaska, RavnAir mengajukan kebangkrutan Bab 11 dan memberhentikan hampir seluruh stafnya serta mendaratkan 72 pesawatnya.
Juru bicara United Airlines Holdings Inc (O: UAL) mengatakan perusahaan sedang meninjau rincian proposal Treasury. American Airlines juga mengkonfirmasi pihaknya sedang meninjau proposal.
Dewan maskapai penerbangan juga akan untuk meninjau proposal sepanjang akhir pekan. Belum ada informasi jelas, apakah mereka akan menerima persyaratan atau mengusulkan tawaran balik.
Di bawah ketentuan yang tercantum dalam undang-undang, perusahaan yang menerima dana tidak dapat memberhentikan karyawan sebelum 30 September atau mengubah perjanjian perundingan bersama.
RUU itu melarang entitas menerima hibah dari pembelian kembali saham, atau membayar dividen sebelum September 2021 dan menetapkan batasan pada kompensasi eksekutif.
Serikat buruh dan Demokrat di Kongres A.S. telah mendesak Departemen Keuangan untuk memberikan bantuan dengan cepat dan tanpa memerlukan kondisi yang tidak masuk akal pada maskapai yang sedang berjuang.
Kamis, Reuters melaporkan enam maskapai AS terbesar - American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines (N: DAL) Southwest Airlines Co (N: LUV), JetBlue Airways Corp (N: JBLU) dan Alaska Airlines (N: ALK ) - diharapkan mendapatkan sekitar 90% dari paket $ 25 miliar.
Maskapai penerbangan mengatakan mereka menderita krisis terburuk dalam sejarah karena tingkat keterisian bahkan kurang dari 5%. Beberapa maskapai penerbangan utama AS mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 dari kreditor sejak tragedi 11 September 2001 atau 2009.
