Sumber: Reuters | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Utara menyatakan, tidak merasa perlu melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat (AS), yang tak lebih dari "alat politik" bagi Washington. Pernyataan ini keluar menjelang kunjungan utusan AS ke Korea Selatan.
Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui mengatakan, negosiasi tidak akan berhasil antara Washington dan Pyongyang, juga tak akan ada perubahan dalam kebijakan Korea Utara.
"Kami tidak merasa perlu untuk bertatap muka dengan AS, karena menganggap dialog DPRK-AS sebagai tidak lebih dari alat untuk menghadapi krisis politiknya," kata Choe, Sabtu (4/7), yang dikutip KCNA dan Reuters lansir.
DPRK adalah singkatan dari Republik Rakyat Demokratik Korea, nama resmi Korea Utara.
Baca Juga: Korea Utara: Kami dukung penuh China lawan campur tangan AS
Rencananya, Wakil Menteri Luar Negari AS Stephen Biegun akan mengunjungi Korea Selatan minggu depan untuk membahas perundingan yang macet dengan Korea Utara.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan pada Rabu (1/7), Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un harus bertemu lagi sebelum pemilihan presiden negeri uak Sam pada November, yang akan membantu melanjutkan kembali perundingan nuklir yang macet.
Mantan Penasihat Keamanan Nasional Trump, John Bolton, mengungkapkan kepada wartawan di New York pada Kamis (2/7), Presiden AS mungkin akan menggelar konferensi tingkat tinggi (KTT) dengan Kim sebagai "Kejutan Oktober" menjelang pemilihan presiden.
Trump dan Kim Jong Un bertemu untuk pertama kalinya pada 2018 di Singapura.
Baca Juga: Korea Utara bangun replika kantor kepresidenan Korea Selatan, untuk apa?
Mereka bertemu lagi di Vietnam pada 2019, tetapi pembicaraan itu berantakan ketika Trump mengatakan, Kim gagal menawarkan cukup senjata nuklir atau rudal balistik sebagai imbalan atas pencabutan sanksi internasional.
Pada pertemuan ketiga mereka Juni 2019 di zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea, keduanya sepakat untuk memulai kembali perundingan. Hanya, pembicaraan tingkat kerja antara kedua pihak di Swedia pada Oktober terputus.
