Sumber: BBC | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Korea Utara (Korut) kembali mengancam Amerika Serikat (AS). Kali ini, Korut mengancam bahwa Negeri Paman Sam itu akan merasakan rasa sakit terhebat dari yang pernah mereka alami. Ancaman tersebut menyusul disetujuinya pemberlakuan sanksi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Utusan Pyongyang di PBB menuding Washington yang memanas-manasi diberlakukannya sanksi politik, ekonomi, dan konfrontasi militer atas negaranya.
Presiden AS Donald Trump mengatakan penerapan sanksi ini tidak ada apa-apanya dibanding apa yang akan terjadi jika berhadapan dengan Korut.
Sanksi yang diterapkan oleh PBB kepada Korut ini ditujukan agar Pyongyang mengalami kekurangan pasokan minyak dan pendapatannya untuk membiayai program pengembangan senjata.
Sanksi terbaru yang akan ditetapkan meliputi impor minyak dan pelarangan ekspor tekstil. Sanksi ini disetujui setelah Korut melakukan ujicoba nuklir keenam dan terbesar pada awal bulan ini.
Han Tae Song, perwakilan Korut di PBB, menegaskan bahwa negaranya menolak resolusi ilegal tersebut.
"Kebijakan yang akan diambil DPRK (the Democratic Republic of Korea) ke depannya adalah membuat AS mengalami penderitaan hebat yang belum pernah mereka rasakan sepanjang sejarah," jelasnya kepada konferensi PBB di Jenewa.
Song melanjutkan, "Bukannya membuat keputusan yang benar dengan analisis rasional, rezim Washington pada akhirnya memilih untuk konfrontasi secara ekonomi, politik, dan militer, terobsesi dengan mimpi liar untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir DPRK, yang sudah mencapai fase akhir."
Resolusi tersebut disahkan dengan suara bulat setelah sekutu Korut, yakni Rusia dan China, menyetujui sanksi yang lebih ringan daripada yang diajukan oleh AS.
Pada proposal awal, sanksi yang akan ditetapkan meliputi pelarangan impor minyak secara menyeluruh. Kebijakan ini oleh sebagian analis dinilai berpotensi akan mengguncang rezim Korut.
Sedangkan sanksi baru yang disetujui oleh PBB, meliputi:
- Pembatasan impor minyak mentah dan produk minyak. China, aliansi utama Korut, menyuplai mayoritas minyak mentah ke Korut.
- Larangan ekspor tekstil, di mana ekspor ini merupakan kedua terbesar di Korut dengan nilai mencapai lebih dari US$ 700 juta per tahun.
- Pelarangan visa baru bagi pekerja Korut di luar negeri. AS mengestimasi, pelarangan ini akan memangkas pendapatan pajak Korut senilai US$ 500 juta per tahun.
Sementara itu, proposal mengenai pembekuan aset dan larangan bepergian ke luar negeri Pimpinan Korut Kim Jong Un dibatalkan.
"Saya rasa ini hanya langkah kecil saja, bukan hal besar. Saya tidak tahu apakah hal ini akan ada dampaknya. Tapi yang pasti, kami cukup senang mendapatkan 15 voting. Hanya saja, sanksi tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan apa yang akan terjadi," jelas Trump tanpa menjelaskan lebih detil mengenai hal ini.
Sementara itu, perwakilan AS di PBB Nikki Haley mengatakan, "Kami tidak berbahagia atas pemberian sanksi yang lebih berat pada hari ini. Kami tidak mencari peperangan. Rezim Korut masih belum melewati point of no return. Jika Korut terus menerus berada di posisi yang membahayakan, kami akan terus meningkatkan tekanan kepada mereka. Pilihan ada pada mereka."