Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Kebijakan baru Amerika Serikat (AS) yang memperketat ekspor cip kecerdasan buatan (AI) canggih ke sejumlah negara Asia Tenggara mulai menekan saham perusahaan pusat data dan rantai pasok semikonduktor di kawasan.
Aturan tersebut juga memunculkan risiko terhadap industri AI regional yang telah menarik investasi lebih dari US$ 100 miliar.
Pada perdagangan Selasa (17/11/2026), saham sejumlah perusahaan infrastruktur pusat data di Malaysia anjlok hampir 20%. Saham MN Holdings dan Critical Holdings masing-masing merosot mendekati level tersebut.
Sementara itu, YTL Power yang merupakan mitra Nvidia dalam pengembangan infrastruktur AI turun hampir 10%.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Stabil, Brent dan WTI Masih Tertekan Sepanjang November 2026
Tekanan juga terjadi pada saham perusahaan teknologi di Singapura. Frencken, pemasok bagi produsen peralatan semikonduktor asal Belanda, ASML, turun 3,91%.
Adapun saham perusahaan pengujian semikonduktor AEM, yang bekerja sama dengan Intel, terkoreksi 2,9%.
Mengutip Reuters, aturan baru pemerintah AS membatasi pengiriman cip canggih ke sejumlah negara, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia.
Negara-negara tersebut dinilai memiliki risiko pengalihan cip ke pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan ekspor AS.
Regulasi itu juga menetapkan persyaratan baru bagi pusat data di luar AS yang memasok komputasi dalam jumlah signifikan kepada perusahaan yang berkantor pusat di China.
Kebijakan tersebut berpotensi membatasi akses perusahaan teknologi China terhadap kapasitas komputasi berbasis cip AI buatan AS melalui penyedia layanan pusat data di negara lain.
Baca Juga: Penjualan IKEA Turun Tiga Tahun Beruntun, Strategi Gerai Kini Berubah
Wakil Presiden Riset Counterpoint Neil Shah mengatakan, kebijakan tersebut menutup celah bagi pengembang AI China untuk mengakses kemampuan komputasi cip canggih AS melalui penyewaan layanan pusat data di luar negeri.
"Pengembang AI China tidak lagi dapat menghindari embargo perangkat keras fisik dengan menyewa kemampuan komputasi canggih AS dari pusat data di luar negeri," kata Shah.
Menurut dia, beban kepatuhan regulasi kini bergeser dari produsen perangkat keras ke penyedia layanan komputasi awan dan perusahaan pengguna.
Operator pusat data di kawasan harus menghadapi persyaratan pemeriksaan pelanggan atau Know Your Customer (KYC) yang lebih ketat.
Chief Investment Strategist Saxo di Singapura Charu Chanana menilai, operator pusat data yang bergantung pada pelanggan asal China berpotensi menghadapi penurunan tingkat utilisasi, tekanan harga, hingga penundaan ekspansi.
Sementara itu, pengembang AI China harus menanggung biaya lebih tinggi dan menghadapi proses pengembangan teknologi yang lebih lambat.
Baca Juga: NATO Antisipasi Pengurangan Pasukan AS di Eropa, Khawatir Pertahanan Melemah
Dampak kebijakan tersebut juga meluas ke rantai pasok industri semikonduktor di Asia. Saham pemasok material pusat data, produsen papan sirkuit cetak (printed circuit board/PCB), komponen pendingin, hingga perusahaan energi ikut terkoreksi di China, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan.
Di Jepang, saham Mitsui Kinzoku dan Furukawa Electric turun lebih dari 5%. Penurunan serupa terjadi pada Delta Electronics, Asia Vital Components, dan Auras Technology di Taiwan. Saham raksasa teknologi China, Alibaba, juga merosot 5%, sedangkan Tencent turun 3%.
Namun, kebijakan tersebut turut membuka peluang bagi produsen cip domestik China. Saham Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), perusahaan manufaktur cip kontrak terbesar China, justru melonjak 7%.
Shah menilai, pembatasan akses komputasi jarak jauh dapat menjadi hambatan jangka pendek bagi perusahaan teknologi China.
Namun, kondisi tersebut berpotensi mempercepat investasi China dalam membangun ekosistem semikonduktor dan komputasi AI secara mandiri.
"Washington memaksa modal domestik dan talenta teknik untuk memperkuat alternatif berdaulat secara menyeluruh, sehingga mempercepat pembentukan ekosistem," ujarnya.
Baca Juga: Saham Deutsche Bank Anjlok 5,2% Usai Skandal Dokumen Bocor Terungkap
Risiko bagi investasi pusat data Asia Tenggara
Asia Tenggara selama beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu pasar pusat data dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
Kawasan ini menarik investasi puluhan miliar dolar AS seiring persaingan perusahaan teknologi global membangun kapasitas komputasi untuk kebutuhan AI.
Malaysia, misalnya, telah menyetujui investasi terkait pusat data senilai 385,7 miliar ringgit atau sekitar US$ 95 miliar sejak 2021. S
ementara itu, Thailand memiliki 42 pusat data dengan kapasitas beban teknologi informasi (IT load) mencapai 3.400 megawatt (MW) dan nilai investasi sekitar 750 miliar baht atau US$ 23 miliar hingga Februari 2026.
Adapun nilai pasar pusat data Indonesia mencapai US$ 2,81 miliar pada 2025. Pertumbuhan industri tersebut juga mulai memberikan kontribusi terhadap perekonomian regional.
Baca Juga: Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Terbaru, Gantikan Daniel Craig
Singapura pada Agustus lalu menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 4,5%-5,5%, dari sebelumnya 2%-4%, dengan mempertimbangkan dorongan dari industri AI.
Di Malaysia, peningkatan proyek pembangunan pusat data turut mendorong sektor konstruksi tumbuh 6% pada kuartal III-2026.
Meski demikian, aturan baru AS berpotensi mengubah perhitungan investasi pusat data di kawasan, terutama bagi operator yang mengandalkan penyewa dari China. Perusahaan harus mempertimbangkan tambahan biaya kepatuhan, kepastian akses terhadap cip AI, serta potensi perubahan permintaan kapasitas komputasi.
Wakil Ketua Thai Data Center Association Supparat Sivapetchranat Singhara na Ayutthaya mengatakan, kebijakan tersebut telah memicu penghentian penggunaan layanan GPU as a Service oleh pengguna akhir asal China di Thailand.
Namun, kapasitas yang sebelumnya digunakan pelanggan China berpotensi dialihkan kepada pelanggan AS.
"Situasi ini telah memicu penghentian penggunaan GPU as a Service oleh pengguna akhir China di Thailand. Pasokan yang sama dapat dialihkan kepada pelanggan AS," katanya.
Aturan tersebut mengecualikan perusahaan AS yang mengoperasikan pusat data di kawasan. Sejumlah pelaku industri berharap pengecualian ini dapat mengurangi dampak kebijakan terhadap operasional pusat data di Asia Tenggara.
Baca Juga: Saham Teknologi Asia Berguguran, Rupiah Sentuh Rekor Terendah Rp 18.285
Menteri Perdagangan Malaysia Johari Abdul Ghani mengatakan, pemerintahnya belum berencana menggelar pembicaraan dengan AS terkait pembatasan tersebut.
Ia menegaskan, perusahaan pusat data tetap harus mematuhi ketentuan yang berlaku.
"Jika ingin berada dalam bisnis ini, Anda harus mengikuti regulasi," ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/11).
Sementara itu, otoritas Singapura menyatakan tengah mempelajari secara saksama rincian kebijakan baru AS dan berkomunikasi dengan perusahaan yang terdampak untuk mengukur implikasinya.
Pemerintah Singapura juga menghubungi otoritas AS guna memperoleh kejelasan mengenai cakupan dan penerapan aturan tersebut.
Singapura selama ini menjadi salah satu lokasi pilihan perusahaan China untuk mendirikan kantor regional.
Strategi yang kerap disebut Singapore-washing tersebut dilakukan dengan menempatkan perusahaan di negara kota itu untuk mengurangi risiko bisnis akibat ketegangan perdagangan dan teknologi antara China dan AS.













![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)