Sumber: Al Jazeera | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) mencoret Ethiopia, Mali dan Guinea dari program perdagangan bebas bea mereka atas dugaan pelanggaran HAM dan masalah politik dalam negeri ketiga negara Afrika itu.
Dilansir dari Al Jazeera, Perwakilan Dagang AS (USTR) pada Sabtu (1/1) pekan lalu memastikan, telah menghapus nama ketiga negara tersebut dari Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika (AGOA).
USTR menilai, kebijakan yang diambil oleh masing-masing pemerintah ketiga negara itu melanggar Statuta AGOA.
"AS sangat prihatin dengan pelanggaran HAM berat, yang diakui secara internasional, yang dilakukan oleh Pemerintah Ethiopia, serta oleh perubahan inkonstitusional dalam pemerintahan di Guinea dan Mali," ungkap USTR dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Catat Rekor Baru, Panama Berhasil Menyita hingga 128 Ton Narkoba di Tahun 2021
UU Perdagangan AGOA memberi negara-negara sub-Sahara akses bebas bea ke AS jika mereka memenuhi persyaratan kelayakan tertentu.
Salah satunya bentuknya adalah menghilangkan hambatan terhadap perdagangan dan investasi AS. Pada 2020, 38 negara memenuhi syarat untuk AGOA.
USTR mengatakan, Ethiopia, Mali, dan Guinea masih dapat bergabung kembali dalam pakta tersebut jika mereka memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Masing-masing negara memiliki tolok ukur yang jelas untuk jalur menuju pemulihan, dan administrasi akan bekerja dengan pemerintah mereka untuk mencapai tujuan itu," tulis USTR.
Baca Juga: Jet Tempur Rusia Dilaporkan Mengebom Kawasan Idlib, Suriah
Pada November tahun lalu, Presiden AS Joe Biden mengumumkan, Ethiopia akan terputus dari skema perdagangan bebas bea yang disediakan di bawah AGOA karena dugaan pelanggaran HAM.
Perang di wilayah Tigray yang pecah pada 2020 dilaporkan telah menghilangkan nyawa puluhan ribu orang selama 13 bulan. Di saat yang sama, ada sekitar 400.000 orang di wilayah Tigray yang menghadapi kelaparan.
Dicoretnya Ethiopia dari perjanjian tersebut memupus harapan negara itu yang sedang bersiap untuk menjadi pusat manufaktur ringan untuk beberapa merek fashion global.
Hal ini juga akan menambah tekanan ekonomi yang sudah sangat berat akibat pandemi Covid-19 dan inflasi yang tinggi.
