Reporter: Edy Can |
HUA HIN. Pertemuan negara-negara Asia Tenggara atau yang dikenal dengan nama ASEAN Summit ke-14 akan berlangsung hari ini (26/2) hingga Minggu (1/3) nanti. Salah satu isu penting dalam acara ini adalah mengenai perjanjian perdagangan bebas atau free trade area (FTA)ASEAN dengan negara lain.
Setidaknya negara ASEAN akan meneken tiga perjanjian perdagangan bebas dalam forum ini. Ketiganya yakni perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan Korea Selatan, ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru dan ASEAN dengan India. Rencananya, Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu sebagai wakil pemerintah Indonesia akan meneken perjanjian tersebut Jumat atau esok hari (27/2).
Bila Mendag menekan perjanjian ini maka protes para pengusaha selama ini bakal sia-sia. Sebab, sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia beserta pengusaha lainnya menolak perjanjian itu. Kadin menuding pakta perdagangan bebas dengan Australia dan Selandia Baru ini tidak memiliki tujuan yang jelas.
Alasan kedua penolakan itu karena Indonesia saat ini belum memiliki undang-undang perdagangan. Menurut pengusaha, keberadaan undang-undang ini sangat perlu untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk asing.
Namun, tampaknya pengusaha bisa menarik napas sebentar. Pasalnya, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan pemerintah kemungkinan akan menunda pakta perdagangan bebas dengan Australia dan Selandia Baru. “Mengenai FTA ASEAN dengan Australia kemungkinan masih dibahas April mendatang saat pertemuan ASEAN plus,” katanya kepada KONTAN, Rabu (25/2).
Selain isu perdagangan bebas, pertemuan ini juga akan membahas masalah krisis ekonomi global dan hak asasi manusia. Untuk krisis global, ada kemungkinan negara-negara ASEAN akan membahas multilateral swap arrangement.
Rencana, multilateral swap ini mencuat setelah melihat hasil bilateral swap arrangement tidak begitu memuaskan. Tujuan peningkatan bilateral swap arrangement menjadi multilateral swap arrangement ini adalah nilai tambah dalam penguatan devisa negara.
Untuk masalah hak asasi manusia, negara-negara ASEAN akan membahas mengenai nasib suku Rohingya dan masalah demokrasi di Myanmar. Suku Rohingya adalah kaum minoritas yang harus angkat kaki dari negerinya. Akhir-akhir ini menjadi masalah lantaran banyak negara ASEAN termasuk Indonesia keberatan menampung manusia perahu ini.
Pengamanan belum ketat
Hingga kemarin (25/2), pengamanan pertemuan tertinggi ASEAN ini masih terlihat longgar. Wartawan dan tamu masih bebas berkeliaran di Hotel Dusit Thani, Hua Hin, tempat acara berlangsung.
Terlihat hanya satu unit mobil penjinak bom (Thailand Bom Squad) yang sudah berada di lokasi. Dua ekor anjing pelacak juga turu bersiaga. Alat detektor di pintu masuk Hotel Dusit Thani bahkan baru dipasang kemarin. Para polisi juga belum memasang tampang galak.
Padahal, acara ini sendiri mendapat ancaman serius dari barisan pendukung mantan Perdana Menteri Thaksin Sinawatra. Para pendukung Thaksin yang memakai baju merah ini mengancam akan meblokir jalan tempat acara apabila pemerintah Thailand tidak mengabulkan tuntutan mereka. Hingga kemarin, massa pro perdana menteri yang terguling karena isu korupsi masih berdemonstrasi.
Namun, pemerintah Thailand bergeming dengan tuntutan ini. Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengatakan akan mengambil tindakan yang tegas apabila para demonstran melanggar hukum.
Sekedar catatan saja, pemerintah Thailand sempat menunda pergelaran ASEAN Summit ke-14 ini yang sejatinya berlangsung pada Desember 2008 lalu. Penundaan ini lantaran ada demonstrasi besar-besaran di Negeri Gajah Putih tersebut. Yang menarik, para demostrans ketika itu berasal dari kalangan yang alergi dengan Thaksin yang nota bene pendukung pemerintahan saat ini.
