kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.515.000   -7.000   -0,28%
  • USD/IDR 18.276   10,00   0,05%
  • IDX 5.305   -16,23   -0,30%
  • KOMPAS100 684   -2,42   -0,35%
  • LQ45 549   -1,94   -0,35%
  • ISSI 169   0,13   0,08%
  • IDX30 312   -0,66   -0,21%
  • IDXHIDIV20 423   -1,80   -0,43%
  • IDX80 79   -0,35   -0,45%
  • IDXV30 115   -0,07   -0,06%
  • IDXQ30 106   -0,13   -0,13%

Australia Sanksi 3 Individu dan 4 Organisasi Israel Terkait Ekspansi Tepi Barat


Rabu, 18 November 2026 / 08:18 WIB
Australia Sanksi 3 Individu dan 4 Organisasi Israel Terkait Ekspansi Tepi Barat
ILUSTRASI. Bendera Israel (Clodagh Kilcoyne/REUTERS)


Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Australia menjatuhkan sanksi terhadap tiga individu dan empat organisasi Israel yang terlibat dalam ekspansi permukiman ilegal dan kekerasan pemukim di Tepi Barat.

Pemerintah Australia menilai aktivitas tersebut semakin menghilangkan peluang terwujudnya solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Kebijakan yang diumumkan pada Rabu (18/11/2026) ini menyusul langkah Inggris sehari sebelumnya yang menjatuhkan sanksi terhadap delapan perusahaan konstruksi Israel yang terlibat dalam pembangunan permukiman di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Baca Juga: Waspada! Situs Zoom, HSBC hingga CNN Diretas, Hacker Incar Kripto dan Pengguna iPhone

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan, individu dan organisasi yang masuk daftar sanksi diketahui terlibat aktif dalam perencanaan, koordinasi, hingga pembangunan permukiman baru.

Keterlibatan tersebut mencakup penggalangan dana, perekrutan sukarelawan, serta pemberian dukungan kepada pemukim yang melakukan kekerasan.

Salah satu individu yang dikenai sanksi adalah Daniella Weiss, pemimpin organisasi pemukim Nachala yang juga dikenal sebagai pendukung pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza. Individu lainnya, Eliav Libi, dinilai mempercepat ekspansi permukiman di Tepi Barat melalui perusahaan konstruksi miliknya.

Melalui kebijakan tersebut, warga negara dan perusahaan Australia dilarang melakukan transaksi maupun memberikan dukungan kepada individu dan organisasi yang masuk dalam daftar sanksi.

Wong mengatakan, kekerasan di proyek permukiman E1 dalam beberapa pekan terakhir semakin merusak prospek solusi dua negara.

Proyek E1 berpotensi membelah wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel dan memutus akses wilayah tersebut dari Yerusalem Timur.

Baca Juga: Bursa Saham Australia Melemah di Pagi Ini (18/11), Terseret Koreksi Sektor Perbankan

Kondisi itu dikhawatirkan akan memecah wilayah yang diharapkan warga Palestina menjadi bagian utama dari negara mereka pada masa mendatang.

Ketegangan juga meningkat setelah sejumlah pemukim Israel menembak mati seorang perempuan Palestina berusia 72 tahun pada pekan ini di wilayah Kota Jericho, Tepi Barat.

Menurut keterangan saksi dan pejabat Palestina, insiden tersebut terjadi di kawasan tempat para pemukim baru-baru ini mengambil alih sejumlah rumah warga Palestina.

Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sebagian besar negara di dunia menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan tersebut ilegal. Namun, Israel menolak pandangan tersebut.

Wong mengatakan telah membicarakan kebijakan sanksi terbaru Australia dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar.

"Saya telah menyampaikan posisi kami. Kami tidak sepakat dan menentang aktivitas permukiman tersebut. Ini merupakan posisi yang telah lama kami pegang," kata Wong kepada ABC Radio pada Rabu.

Baca Juga: Budget Transfer Manchester United Januari Terungkap, Pochettino Utamakan 3 Posisi

Hubungan diplomatik Australia dan Israel sendiri memburuk sejak pemerintahan berhaluan kiri-tengah Australia tahun lalu mengumumkan rencana pengakuan bersyarat terhadap negara Palestina.

Ketegangan juga meningkat setelah penembakan massal di kawasan Bondi Beach, Sydney, saat perayaan Hanukkah Yahudi pada Desember. Insiden tersebut menewaskan sedikitnya 15 orang.




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
The Capital Lab: Masterclass Corporate Finance & Capital Markets [Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership

[X]
×