kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.806.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.585   -5,00   -0,03%
  • IDX 6.511   38,26   0,59%
  • KOMPAS100 929   5,57   0,60%
  • LQ45 735   3,38   0,46%
  • ISSI 201   1,06   0,53%
  • IDX30 387   1,61   0,42%
  • IDXHIDIV20 468   2,62   0,56%
  • IDX80 105   0,58   0,56%
  • IDXV30 111   0,69   0,62%
  • IDXQ30 127   0,73   0,58%

Bentrok dengan China, Filipina Bakal Melakukan Modernisasi Militer


Selasa, 24 Oktober 2023 / 07:27 WIB
Bentrok dengan China, Filipina Bakal Melakukan Modernisasi Militer
ILUSTRASI. Militer Filipina menyelaraskan kembali program modernisasinya untuk memperkuat pertahanan teritorial dan pesisir.


Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Sebelumnya diberitakan, China dan Filipina saling tuding mengenai tabrakan di perairan Laut China Selatan. 

Melansir Reuters, kedua negara telah banyak terlibat perselisihan di Laut China Selatan dalam beberapa bulan terakhir, terutama di dekat Second Thomas Shoal yang disengketakan, bagian dari Kepulauan Spratly.

Dalam insiden yang terjadi pada Minggu pagi, penjaga pantai China mengatakan telah terjadi "tabrakan kecil" antara salah satu kapalnya dan kapal Filipina. 

Penjaga pantai China secara sah menghalangi kapal tersebut untuk mengangkut "bahan konstruksi ilegal" ke kapal perang itu. 

Manila menanggapinya dengan mengutuk insiden dalam tingkat yang paling keras atas manuver pemblokiran yang berbahaya oleh kapal China. 

“Tindakan Tiongkok yang berbahaya, tidak bertanggung jawab, dan ilegal. Ini merupakan pelanggaran kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi Filipina," jelas Satuan Tugas Manila untuk Laut Filipina Barat dalam sebuah pernyataan. 

Baca Juga: Filipina Kembali Tegur Tindakan Berbahaya Militer China di Laut China Selatan

Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk sebagian zona ekonomi eksklusif Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. 

Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 mengatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum. 

“China sangat menahan diri dan bersabar dalam masalah ini,” kata Kementerian Luar Negeri China pada Minggu.


Survei KG Media

TERBARU

[X]
×