Sumber: AFP | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis lalu menetapkan darurat nasional untuk membantu mendanai tembok di perbatasan selatan sepanjang ratusan mil untuk mencegah imigran menyeberang ke Amerika Serikat secara ilegal dari Meksiko. Namun, sejauh mana deklarasi darurat nasional bisa memuluskan ambisi Trump?
Gedung Putih mengatakan Trump juga akan menandatangani RUU belanja yang akan mencegah penutupan pemerintah, yang hanya menyediakan dana US$ 1,375 miliar untuk pagar perbatas. Jauh di bawah tuntutan Trump yang sebesar US$ 5,7 miliar.
Trump telah berbulan-bulan mengancam akan menyatakan keadaan darurat nasional, yang akan membuatnya bisa mengalirkan anggaran federal dari tempat lain dengan alasan krisis di perbatasan. Di mana lebih dari 100.000 orang ditahan pada Oktober dan November tahun lalu setelah memasuki negara itu secara ilegal.
Tetapi mencoba membangun tembok dengan cara ini akan menghadapi tantangan hukum yang signifikan.
Trump memiliki kekuatan untuk aktifkan darurat nasional
Dilansir AFP, Undang-undang Keadaan Darurat Nasional memang memungkinkan presiden untuk mengumumkan keadaan darurat nasional asal bisa memberikan alasan spesifik. Aturan itu memungkinkan mobilisasi anggaran yang di atur dalam undang-undang lain yang lain.
Artinya bisa status darurat nasional diloloskan, maka Trump bisa mengambil anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk militer, sipil, ekonomi, komunikasi, hingga keuangan. Tetapi kekuasaan itu pun bukannya tidak terbatas karena dapat diblokir oleh kongres maupun pengadilan.
Contohnya selama Perang Korea pada tahun 1952, Presiden Harry Truman berusaha untuk mengambil alih pabrik baja AS agar tetap berproduksi saat menghadapi pemogokan nasional yang direncanakan oleh pekerja industri. Sejumlah perusahaan baja akhirnya membawa kasus itu ke Mahkamah Agung, yang memutuskan mendukung mereka dengan mengatakan kekuatan darurat presiden tidak memungkinkan dia untuk menyita pabrik milik pribadi untuk mencegah pemogokan.
Sejumlah presiden pernah menggunakan UU Keadaan Darurat Nasional
Status darurat nasional juga bukan merupakan hal yang langka. Sejumlah presiden tercatat pernah mengaktifkan status tersebut.
George W. Bush misalnya mengaktifkan status darurat nasional setelah serangan Al-Qaeda pada 11 September 2001 untuk dapat memperluas kekuatan militer yang lebih besar dari yang dianggarkan sebelumnya. Serta untuk meningkatkan pengawasan rahasia dan menggunakan metode interogasi terhadap para tahanan yang sebelumnya dianggap sebagai penyiksaan.
Barack Obama juga menggunakan National Emergencies Act (NEA) untuk mengumumkan keadaan darurat pada 2009 atas ancaman flu babi sehingga memberi otoritas dan rumah sakit kekuatan ekstra untuk bertindak cepat melawan wabah tersebut.
Namun darurat nasional paling sering digunakan dalam tindakan aksi terhadap negara lain.
Salah satunya NEA yang diberlakukan sejak 1979 telah membatasi perdagangan dengan Iran. Lalu pada 2006, status darurat nasional diaktifkan untuk memblokir properti orang-orang yang dianggap merusak demokrasi di Belarus.
Jika Trump mengumumkan keadaan darurat nasional, ia dapat mengerahkan lebih banyak tenaga kerja ke perbatasan. Tetapi untuk membangun tembok, dia masih harus mencari miliaran dolar untuk mendanainya.
Satu undang-undang darurat mengizinkan presiden untuk memesan proyek konstruksi militer dengan menggunakan dana yang sudah tersedia dalam anggaran militer.
Tetapi bisakah tembok itu disebut proyek "militer"? Ada batasan kuat pada militer AS dan dana yang dikerahkan untuk tujuan domestik dan non-pertahanan, meskipun hukum darurat kadang-kadang mengizinkannya.
Selain itu, membangun tembok akan membutuhkan kontrol atas tanah milik pribadi yang berbatasan dengan area yang dibangun tembok sehingga dapat memaksa perselisihan hukum selama bertahun-tahun dengan pemilik tanah.
Tantangan dari Kongres
Undang-undang soal NEA juga memberi Kongres hak untuk segera menantang deklarasi darurat presiden yang kemungkinan akan dengan cepat dilakukan mengingat saat ini DPR Amerika Serikat dikuasai oleh Partai Demokrat. "Ini bukan keadaan darurat," kata Ketua Parleman AS Nancy Pelosi.
"Kami akan meninjau opsi kami dan bersiap untuk merespons dengan tepat," tambahnya.
Senat yang dikuasai Partai Republik juga harus memutuskan apakah mereka setuju dengan permintaan presiden akan kekuatan darurat untuk membangun tembok.
