Sumber: Russia Today | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Beijing telah memberlakukan sanksi terhadap tujuh perusahaan pertahanan AS dan eksekutif mereka sebagai respons terhadap penjualan senjata Washington ke Taiwan, yang dianggap melanggar prinsip Satu China, demikian diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Jumat lalu.
Keputusan ini menyusul langkah Presiden AS yang akan keluar, Joe Biden, yang pada minggu lalu mengesahkan paket bantuan militer senilai US$571,3 juta untuk Taiwan.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa tindakan Washington tersebut mengganggu urusan dalam negeri Tiongkok dan merusak kedaulatan serta integritas teritorial negara tersebut.
Baca Juga: Hingga November, Defisit Perdagangan Amerika Serikat Kian Melebar
Perusahaan dan Eksekutif yang Terkena Sanksi
Perusahaan-perusahaan yang dijatuhi sanksi meliputi:
- Insitu Inc.
- Hudson Technologies Co.
- Saronic Technologies, Inc.
- Raytheon Canada
- Raytheon Australia
- Aerkomm Inc.
- Oceaneering International Inc.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga menyebutkan bahwa “eksekutif senior terkait” dari perusahaan-perusahaan tersebut telah dimasukkan dalam daftar hitam, meskipun nama-nama mereka tidak diungkapkan.
Dampak dari Sanksi
Sanksi yang diberlakukan akan membekukan aset bergerak dan tidak bergerak milik perusahaan AS dan eksekutif mereka di dalam wilayah Tiongkok.
Selain itu, organisasi dan individu di Tiongkok dilarang melakukan perdagangan atau berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut, menurut keterangan kementerian.
Keputusan ini menambah ketegangan yang sudah ada dalam hubungan antara Beijing dan Washington, yang semakin memanas setelah Biden menyetujui anggaran pertahanan sebesar US$895 miliar, yang lebih besar US$9 miliar dibandingkan alokasi tahun lalu.
Baca Juga: AS di Ambang Kebangkrutan! Elon Musk Bongkar Krisis Utang yang Menghantui
Anggaran Pertahanan AS dan Isu Taiwan
Meskipun anggaran tersebut tidak mencakup bantuan untuk Ukraina, banyak langkah yang termasuk dalam anggaran tersebut berfokus pada peningkatan kehadiran dan kemampuan pertahanan AS di kawasan Indo-Pasifik, dengan tujuan utama untuk melawan Tiongkok.
Beijing telah mengutuk anggaran tersebut, menyebutnya sebagai “konten negatif tentang Tiongkok” dan upaya untuk memperbesar narasi ancaman Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok telah berulang kali menekankan bahwa pulau Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari negara Tiongkok berdasarkan prinsip Satu China.
Beijing juga mengecam penjualan senjata AS ke Taipei, dengan tuduhan bahwa Washington sengaja memperburuk ketegangan mengenai Taiwan.
