/2021/02/04/746105755.jpg "China Tak Puas dengan Langkah Pentagon Terhadap Perusahaan Teknologi Top China")
Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Kementerian Perdagangan China menyatakan, China sangat tidak puas dengan langkah AS yang menambahkan beberapa perusahaan besar China ke dalam daftar perusahaan Pentagon yang menurut mereka membantu militer China.
Kementerian Luar Negeri juga menyatakan keprihatinannya atas pembaruan daftar oleh Departemen Pertahanan AS pada hari Senin, yang mencakup nama-nama perusahaan teknologi terkemuka seperti raksasa e-commerce Alibaba, penyedia pencarian internet Baidu, dan produsen mobil BYD dan NIO.
Daftar tersebut ditambahkan dengan nama-nama produsen panel surya terbesar di dunia: Trina Solar dan JA Solar Technology.
Baca Juga: AS Perintahkan Anthropic untuk Hentikan Akses Asing ke Model AI Tercanggihnya
Daftar tersebut mencakup berbagai perusahaan teknologi terkemuka China yang berperan penting dalam memajukan kemampuan militer dan industri Beijing, yang mencerminkan kekhawatiran keamanan Washington di tengah persaingan geopolitik yang intens antara kedua negara.
"China sangat tidak puas dan dengan tegas menentang hal ini," kata Kementerian Perdagangan dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Reuters, Sabtu (13/6/2026).
"China mendesak AS untuk segera menghentikan praktik-praktik yang keliru, segera menarik kembali langkah-langkah terkait, dan kembali ke jalur yang benar dalam membangun hubungan strategis dan stabil antara China dan AS."
Jika perusahaan-perusahaan China tidak diperlakukan secara adil, kata pernyataan itu, Beijing "pasti akan membalas dengan tegas dan keras".
Pembaruan Pentagon ini menggantikan daftar dari awal tahun 2025 dan muncul sebulan setelah Presiden Donald Trump dan Xi Jinping bertemu di Beijing dan mempertahankan gencatan senjata perang dagang yang rapuh.
Baca Juga: Saham SpaceX Melonjak Saat Debut, Valuasi Pasar Capai US$ 2 Triliun Mendekati Amazon
Pernyataan kementerian tersebut mengatakan bahwa langkah Pentagon "mengabaikan konsensus" yang dicapai antara kedua pemimpin tersebut.
Berdasarkan hukum AS, Departemen Pertahanan akan dilarang melakukan kontrak langsung dengan perusahaan-perusahaan dalam daftar tersebut dan dibatasi untuk membeli produk atau jasa mereka melalui pihak ketiga mulai tahun 2027.
