Daftar 15 Negara Paling Demokratis di Dunia 2025, Indonesia Peringkat Berapa?

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - Daftar negara paling demokratis di dunia berikut ini tentu mencantumkan Indonesia di dalamnya. Sayangnya, Indonesia ada di peringkat yang tidak bisa dibilang tinggi.

Data mengenai negara paling demokratis ini berasal dari Democracy Index 2025 yang disusun oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di berbagai negara berdasarkan sejumlah indikator politik dan kebebasan sipil.

15 Negara Paling Demokratis di Dunia 2025

Democracy Index 2025 mencatat total 167 negara, namun kali ini kita akan melihat 15 negara teratas dengan kualitas demokrasi yang dianggap paling baik.

Berikut daftar negara beserta skor yang didapat dalam penilaian:

Norwegia – 9,81
Selandia Baru – 9,62
Denmark – 9,42
Islandia – 9,38
Finlandia – 9,37
Swedia – 9,35
Irlandia – 9,33
Swiss – 9,32
Kanada – 9,08
Luksemburg – 9,08
Belanda – 8,93
Uruguay – 8,92
Australia – 8,85
Jepang – 8,85
Taiwan – 8,78

Norwegia berhasil mempertahankan posisi teratas dengan skor yang mendekati nilai sempurna.

Negara Skandinavia tersebut memperoleh skor 9,81 dari skala 10, mengungguli Selandia Baru dan Denmark yang berada di posisi kedua dan ketiga.

Seluruh 15 negara dan wilayah di atas masuk kategori full democracy atau demokrasi penuh menurut klasifikasi EIU.

Di Mana Posisi Indonesia?

Indonesia berada di posisi ke-60 dalam Democracy Index 2025 dengan skor 6,37. Hasil tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy atau demokrasi cacat.

Kategori ini menunjukkan bahwa suatu negara masih memiliki sistem pemilihan umum yang relatif bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil.

Namun, terdapat kelemahan dalam aspek tata kelola pemerintahan, partisipasi politik, atau budaya politik.

Posisi tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia masih memiliki sejumlah aspek yang perlu diperhatikan berdasarkan indikator EIU.

Bagaimana EIU Mengukur Tingkat Demokrasi Negara?

Economist Intelligence Unit menggunakan lima indikator utama untuk menilai kualitas demokrasi di 167 negara dan wilayah.

Mengutip Visual Capitalist, kelima indikator tersebut meliputi:

Proses pemilu dan pluralisme: menilai kualitas penyelenggaraan pemilu, kebebasan memilih, serta keberadaan pilihan politik yang beragam.
Fungsi pemerintahan: mengukur efektivitas pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, dan pelaksanaan kebijakan.
Partisipasi politik: melihat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik, termasuk pemilu dan aktivitas organisasi.
Budaya politik: mengukur dukungan masyarakat terhadap nilai dan prinsip demokrasi.
Kebebasan sipil: menilai perlindungan terhadap hak individu, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan kebebasan berorganisasi.

Berdasarkan kelima indikator tersebut, EIU membagi negara ke dalam empat kategori, yakni:

Demokrasi penuh (full democracy): negara dengan proses pemilu yang berjalan baik, pemerintahan berfungsi efektif, partisipasi politik kuat, serta kebebasan sipil yang terlindungi.
Demokrasi cacat (flawed democracy): negara yang memiliki pemilu relatif bebas dan adil serta menghormati kebebasan sipil dasar, tetapi masih mempunyai kelemahan dalam tata kelola, partisipasi, atau budaya politik.
Rezim hibrida (hybrid regime): negara yang menggabungkan unsur demokrasi dan otoritarianisme, dengan kelemahan serius dalam proses pemilu, pemerintahan, atau kebebasan sipil.
Rezim otoriter (authoritarian regime): negara dengan kekuasaan politik yang terkonsentrasi dan pembatasan kuat terhadap pluralisme politik serta kebebasan sipil.