Demokrat Kuasai Kongres AS, Bank Wall Street Hadapi Pengawasan Ketat

Sumber: Reuters | Editor: Nina Dwiantika

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Industri perbankan Wall Street bersiap menghadapi tekanan baru dari Kongres Amerika Serikat (AS). Setelah Partai Demokrat meraih kendali Kongres, bank-bank besar diperkirakan menghadapi pengawasan lebih ketat, mulai dari praktik bisnis hingga perlindungan konsumen.

Laporan Reuters (5/11/2026) menyampaikan, para anggota parlemen Demokrat diprediksi akan menggelar penyelidikan terhadap industri keuangan, termasuk memanggil para CEO bank besar untuk memberikan kesaksian. Isu biaya hidup, bunga kartu kredit, biaya layanan perbankan, hingga praktik pinjaman yang merugikan nasabah berpotensi menjadi sasaran utama.

Perubahan peta politik ini juga membuka peluang bagi Demokrat untuk mengevaluasi kebijakan deregulasi sektor perbankan selama pemerintahan Presiden Donald Trump. Mereka ingin memastikan pelonggaran aturan tidak mengorbankan kepentingan konsumen maupun stabilitas lembaga keuangan.

Selama dua tahun terakhir, industri perbankan menikmati berbagai keuntungan dari kebijakan regulator yang ditunjuk Trump. Bank-bank besar memperoleh keringanan persyaratan modal dan pelonggaran sejumlah aturan pengawasan.

Namun, kondisi tersebut berpotensi berubah ketika Demokrat menguasai kedua kamar Kongres pada Januari mendatang. Mereka akan memiliki akses lebih luas terhadap staf penyelidik dan kewenangan memanggil pihak-pihak terkait untuk menjalani pemeriksaan.

Sejumlah bank dan perusahaan jasa keuangan mulai mengantisipasi perubahan tersebut. Mereka mengevaluasi hubungan bisnis dengan pemerintahan Trump, mengidentifikasi potensi persoalan yang bisa menjadi perhatian Kongres, serta menjalin komunikasi dengan sejumlah anggota parlemen senior dari Demokrat.

"Surat yang Anda terima enam bulan lalu bisa saja berubah menjadi surat perintah pemanggilan pada Januari mendatang," ujar Tom Perez, Mitra fFrma Hukum Mayer Brown.

Dari sisi kepemimpinan komite, Senator Elizabeth Warren berpeluang memimpin Komite Perbankan Senat. Sementara itu, Maxine Waters diperkirakan kembali memimpin Komite Jasa Keuangan DPR. Keduanya dikenal vokal mengkritik Wall Street dan mendorong penguatan perlindungan konsumen.

Analis TD Cowen memperkirakan, perubahan kendali Kongres akan meningkatkan peluang pemanggilan para CEO bank besar. Pembatasan suku bunga kartu kredit juga menjadi salah satu risiko kebijakan yang perlu diwaspadai industri perbankan karena isu tersebut mendapat dukungan dari kedua partai.

Baca Juga: Uni Eropa Suntik Dana Besar untuk Kejar Ketertinggalan Industri Cip

Bidik peluang

Meski menghadapi ancaman pengawasan lebih ketat, bank-bank Wall Street masih melihat peluang untuk mendorong kebijakan yang menguntungkan industri. Salah satu isu yang mereka dorong adalah meminta perusahaan teknologi dan media sosial lebih aktif memberantas penipuan keuangan.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) membuat modus penipuan semakin canggih dan meningkatkan risiko kerugian nasabah. Karena itu, perbankan ingin perusahaan teknologi ikut bertanggung jawab menghapus akun yang terhubung dengan pelaku penipuan.

CEO Huntington Bancshares Stephen Steinour menilai, perlindungan nasabah dari kejahatan keuangan berpotensi mendapat dukungan lintas partai.

Bank juga berpeluang memanfaatkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap perkembangan AI dan pembangunan infrastrukturnya, termasuk pusat data, untuk mendorong pembahasan isu penipuan di Kongres. Selain itu, industri perbankan kemungkinan meminta pembuat kebijakan mengevaluasi aturan transfer dana.

Ke depan, bank-bank diperkirakan akan lebih aktif berkomunikasi dengan para pembuat kebijakan mengenai penipuan keuangan, biaya kartu kredit, penggunaan AI, dan perlindungan konsumen.

Namun, analis TD Cowen menilai masa penerbitan regulasi yang menguntungkan perbankan kemungkinan telah berakhir. Industri kini harus bersiap menghadapi lingkungan regulasi yang lebih ketat di bawah kendali Partai Demokrat.

Baca Juga: Harga Minyak Brent Rebound ke US$ 95,40, Pasar Masih Cermati Risiko Perang Iran