Sumber: Kyodo | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan pernyataan tegas terkait kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Melalui pernyataannya hari Rabu (10/3), dewan meminta militer menahan diri dan tidak melakukan kekerasan kepada para demonstran.
Secara khusus, Dewan Keamanan PBB mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap aksi damai demonstran, termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka juga menyerukan pembebasan segera orang-orang yang ditahan.
Pernyataan yang dirilis Dewan Keamanan PBB ini memiliki kewenangan lebih dari pernyataan pers dan didukung dengan suara bulat oleh 15 anggota dewan.
Dilansir dari Kyodo, Dewan Keamanan menyatakan dukungan untuk transisi menuju demokrasi di Myanmar. Secara khusus juga menekankan semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menegakkan supremasi hukum.
Dewan juga menyatakan keprihatinan yang mendalam pada pembatasan tenaga medis, masyarakat sipil, anggota serikat pekerja, jurnalis dan pekerja media.
Pernyataan resmi ini merupakan versi revisi, dimana bagian yang mengutuk kudeta militer dan menyebutkan kesiapan PBB untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihapus.
Baca Juga: Ratusan massa anti-kudeta yang terperangkap di Yangon akhirnya berhasil keluar
Perubahan ini tidak lepas dari permintaan China dan Rusia, dua negara yang memegang hak veto. Keduanya merasa frasa "kudeta militer" belum bisa digunakan untuk saat ini.
Sebelumnya Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi informal pada hari Jumat (5/3) untuk membahas tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa, menyusul meningkatnya jumlah korban tewas.
Ketika Dewan Keamanan berkumpul pada awal Februari lalu, mereka merilis pernyataan pers yang mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang penahanan pejabat pemerintah Myanmar.
Saat itu mereka juga sudah menyerukan pembebasan segera semua tokoh yang ditahan. Sejauh ini para anggota memang masih sibuk menentukan situasi apa yang tepat disampaikan setelah China dan Rusia menolak penyebutan kudeta militer.
Bahkan saat itu pernyataan pers yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB sama sekali tidak menunjukkan kecaman kepada pihak militer Myanmar.
