Reporter: Hans Henricus B | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memang akan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses distribusi logistik Pemilu 2009.
Tapi, TNI hanya melayani distribusi untuk daerah-daerah kritis yaitu secara geografis sulit dijangkau atau rawan konflik. "Kalau dekat seperti di Pulau Jawa kami tidak mau, hanya daerah-daerah kritis saja yang kami akan bantu," ujar Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin.
Makanya, saat ini TNI dan KPU tengah merancang sebuah nota kesepahaman alias memorandum of understanding guna menjabarkan peran masing-masing dan bentuk bantuan TNI terhadap KPU dalam kegiatan ini.
MoU itu juga sebagai pembelajaran bagi TNI untuk mencegah terulangnya kejadian pahit yang menimpa TNI saat distribusi Logistik Pemilu 2004 lalu.
Waktu itu, TNI terpaksa nombok hingga Rp 600 juta untuk membiayai distribus logistik Pemilu ke daerah terpencil seperti pedalaman Papua dan Maluku. "MoU dengan KPU perlu karena kami tidak mau sebagai subkontraktor dan hanya dimanfaatkan," tukas Panglima
