Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) yang dikuasai Partai Republik pada Kamis meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak dan belanja yang mencerminkan sebagian besar agenda kebijakan Presiden Donald Trump, serta diperkirakan akan menambah utang nasional sebesar triliunan dolar.
RUU tersebut disahkan dengan selisih hanya satu suara. Isi undang-undang mencakup sejumlah janji kampanye populis Trump, seperti keringanan pajak baru untuk tip dan pinjaman mobil, serta peningkatan anggaran untuk militer dan penegakan hukum di perbatasan.
Menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO) yang bersifat nonpartisan, RUU ini diperkirakan akan menambah sekitar 3,8 triliun dolar AS ke utang nasional yang kini mencapai 36,2 triliun dolar selama satu dekade ke depan.
Baca Juga: Wall Street Berakhir Datar Usai DPR AS Loloskan RUU Pajak Trump
“Ini bisa dibilang sebagai bagian terpenting dari Undang-Undang yang akan pernah ditandatangani dalam Sejarah Negara kita!” tulis Trump di media sosial.
RUU tersebut disahkan dengan perolehan suara 215 berbanding 214, setelah perdebatan maraton yang berlangsung dua malam berturut-turut.
Seluruh anggota Partai Demokrat serta dua anggota Partai Republik memberikan suara menolak, sementara satu anggota Republik memilih abstain dan satu lainnya tidak hadir karena tertidur.
Dengan komposisi DPR saat ini yang hanya berselisih tipis, 220 kursi untuk Republik dan 212 untuk Demokrat, Ketua DPR Mike Johnson tidak memiliki banyak kelonggaran. Ia pun melakukan sejumlah perubahan menit terakhir untuk mengakomodasi berbagai faksi dalam Partai Republik.
“DPR telah mengesahkan undang-undang yang benar-benar mengubah generasi bangsa,” ujar Johnson.
RUU yang oleh Trump dijuluki sebagai “RUU yang besar dan indah” kini dikirimkan ke Senat, yang juga dikuasai Partai Republik dengan komposisi 53-47.
Baca Juga: Wall Street Turun Tipis Setelah DPR AS Berikan Suara untuk RUU Pajak Trump
Sejumlah senator telah menyatakan akan mendorong perubahan substansial dalam proses pembahasan yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa minggu.
“Para senator ingin memberikan kesan mereka sendiri pada RUU tersebut,” kata Senator Republik Josh Hawley dari Missouri.
RUU setebal 1.100 halaman ini mencakup perpanjangan pemotongan pajak individu dan korporasi yang diberlakukan pada 2017, mencabut sejumlah insentif energi hijau yang digagas mantan Presiden Joe Biden, serta memperketat syarat kelayakan untuk program bantuan kesehatan dan pangan bagi masyarakat miskin.
RUU ini juga mengalokasikan dana untuk memperkuat kebijakan imigrasi Trump, termasuk penambahan puluhan ribu petugas perbatasan dan kapasitas untuk mendeportasi hingga satu juta orang per tahun. Peraturan mengenai peredam senjata api juga akan dilonggarkan.
Partai Demokrat mengecam RUU tersebut karena dinilai lebih menguntungkan kalangan kaya dan memangkas tunjangan bagi pekerja. CBO mencatat bahwa RUU ini akan menurunkan pendapatan untuk 10% rumah tangga termiskin, dan sebaliknya meningkatkan pendapatan untuk 10% rumah tangga terkaya.
“RUU ini adalah penipuan, penipuan pajak yang dirancang untuk mencuri dari Anda, rakyat Amerika, dan memberikannya kepada teman-teman jutawan dan miliarder Trump,” kata Perwakilan Demokrat Jim McGovern.
Baca Juga: Wall Street Berakhir Datar Usai DPR AS Loloskan RUU Pajak Trump
Meskipun terdapat kekhawatiran yang kian meningkat terkait utang AS, yang kini telah mencapai 124% dari Produk Domestik Bruto (PDB), RUU ini tetap disahkan. Moody’s bahkan menurunkan peringkat kredit tertinggi AS pekan lalu sebagai respons terhadap situasi ini.
Defisit anggaran telah tercatat setiap tahun selama abad ini, karena baik pemerintahan Republik maupun Demokrat gagal menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan.
Tahun lalu, pembayaran bunga utang mencakup satu dari setiap delapan dolar yang dibelanjakan pemerintah, lebih tinggi dari belanja militer, menurut CBO. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi satu dari setiap enam dolar dalam satu dekade mendatang, seiring meningkatnya biaya kesehatan dan pensiun akibat populasi yang menua, bahkan tanpa memperhitungkan pengaruh RUU baru ini.
