Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - MANILA. Pada Sabtu (27/4/2024), Filipina membantah klaim China bahwa kedua negara telah mencapai kata sepakat mengenai sengketa maritim di Laut China Selatan. Pemerintah Filipina bahkan menyebut klaim tersebut sebagai aksi propaganda.
Mengutip Reuters, seorang juru bicara di kedutaan besar China di Manila mengatakan pada tanggal 18 April bahwa kedua negara telah menyetujui pada awal tahun ini mengenai “model baru” dalam mengelola ketegangan di Second Thomas Shoal, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai kesepakatan tersebut.
Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro mengatakan pada hari Sabtu bahwa departemennya tidak mengetahui perjanjian internal apa pun dengan Tiongkok sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr menjabat pada tahun 2022.
Teodoro dalam sebuah pernyataan resminya menegaskan, pejabat departemen pertahanan belum berbicara dengan pejabat China mana pun sejak saat itu.
Kedutaan Besar China di Manila tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Teodoro di luar jam kerja.
Baca Juga: Filipina: Pertemuan dengan AS & Jepang Bakal Cakup Kerja Sama Laut China Selatan
Mengingatkan saja, Beijing dan Manila telah berulang kali bentrok dalam beberapa bulan terakhir di Second Thomas Shoal, yang menurut Filipina berada di zona ekonomi eksklusifnya namun juga diklaim oleh Tiongkok.
Filipina menuduh China menghalangi manuver dan menembakkan meriam air ke kapal-kapalnya untuk mengganggu misi pasokan kepada tentara Filipina yang ditempatkan di kapal angkatan laut yang sengaja dikandangkan Manila pada tahun 1999 untuk memperkuat klaim maritimnya.
China sendiri mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, yang merupakan jalur perdagangan kapal tahunan senilai lebih dari US$ 3 triliun. Klaimnya tumpang tindih dengan klaim Filipina dan empat negara lainnya.
Baca Juga: Ketegangan dengan China Semakin Panas, Ini yang Dilakukan Filipina
Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag mengatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum, namun keputusan ini ditolak oleh Beijing.
Teodoro menyebut klaim China atas perjanjian bilateral sebagai “bagian dari propaganda China”, dan menambahkan bahwa Filipina tidak akan pernah mengadakan perjanjian apa pun yang akan mengkompromikan klaimnya di jalur air tersebut.
“Narasi yang disebarkan oleh pejabat China yang tidak disebutkan namanya adalah upaya kasar lainnya untuk menyebarkan kebohongan,” katanya.
