/2025/09/03/978453934.jpg "Gedung Putih Akan Temui Bank dan Perusahaan Kripto untuk Cari Titik Temu RUU Kripto")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Gedung Putih akan menggelar pertemuan dengan para eksekutif dari industri perbankan dan kripto pada Senin mendatang.
Agendannya untuk membahas jalan keluar atas kebuntuan pembahasan undang-undang kripto yang selama ini terhambat oleh benturan kepentingan antara dua sektor besar tersebut, menurut tiga sumber industri.
Melansir pemberitaan Reuters Rabu (28/1/2026), pertemuan yang difasilitasi oleh Dewan Kripto Gedung Putih itu akan melibatkan para pimpinan sejumlah asosiasi industri.
Baca Juga: AS Serahkan Kembali Kapal Tanker Sitaan ke Venezuela
Diskusi akan difokuskan pada perlakuan terhadap bunga dan imbal hasil lain yang dapat diberikan perusahaan kripto kepada nasabah atas kepemilikan token yang dipatok ke dolar AS, atau dikenal sebagai stablecoin, kata para sumber tersebut.
Pertemuan ini berpotensi membantu kedua industri yang selama ini saling berhadap-hadapan dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut untuk mencapai kompromi.
Langkah ini juga menegaskan keseriusan pemerintahan Presiden Donald Trump dalam mendorong pengesahan regulasi kripto.
Selama masa kampanye, Trump secara terbuka merangkul dukungan finansial dari komunitas kripto dan berjanji akan mendorong adopsi aset kripto.
Reuters pertama kali melaporkan rencana pertemuan ini. Gedung Putih belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar, sementara para sumber menolak disebutkan namanya karena membahas diskusi kebijakan yang bersifat tertutup.
Baca Juga: Kebijakan China Berbalik Arah: Nvidia H200 Akhirnya Diizinkan Masuk
CEO Blockchain Association Summer Mersinger yang organisasinya mewakili raksasa kripto seperti Coinbase, Ripple, dan Kraken, menyatakan pihaknya bangga dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.
“Kami menantikan kerja sama lanjutan dengan para pembuat kebijakan lintas partai agar Kongres dapat mendorong legislasi struktur pasar yang berkelanjutan dan memastikan Amerika Serikat tetap menjadi pusat kripto dunia,” ujar Mersinger dalam pernyataannya.
CEO The Digital Chamber, Cody Carbone, juga mengapresiasi peran Gedung Putih yang dinilainya berhasil “mengumpulkan semua pihak ke meja perundingan”.
Selama berbulan-bulan, Senat AS menggodok rancangan undang-undang yang dijuluki Clarity Act, yang bertujuan menciptakan aturan federal untuk aset digital.
RUU ini merupakan puncak dari upaya lobi panjang industri kripto, yang selama ini menilai regulasi yang ada belum memadai dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi operasional mereka di Amerika Serikat.
Baca Juga: Harga Emas Dunia Dekati US$5.600 per Ons Kamis (29/1), Investor Berburu Aset Aman
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah meloloskan versinya sendiri dari RUU tersebut pada Juli lalu.
Namun, Komite Perbankan Senat yang sedianya menggelar debat dan pemungutan suara awal bulan ini terpaksa menunda agenda tersebut di menit terakhir.
Penundaan itu sebagian dipicu kekhawatiran para legislator dan kedua industri terkait isu pembayaran bunga.
Selain itu, terdapat perbedaan pandangan di internal Partai Republik terkait ketentuan stablecoin dalam RUU tersebut, menurut dua sumber lain yang mengetahui pembahasan tersebut.
Para senator yang memimpin upaya ini khawatir RUU tidak akan memperoleh dukungan suara yang cukup untuk melaju ke tahap berikutnya.
Perusahaan kripto menilai pemberian imbal hasil seperti bunga sangat penting untuk menarik nasabah baru, dan pelarangan praktik tersebut dianggap tidak kompetitif.
Baca Juga: Kantor Pemilu Georgia Digeledah FBI, Sengketa Pilpres 2020 AS Memanas Lagi
Sebaliknya, pihak perbankan memperingatkan bahwa meningkatnya persaingan dapat memicu arus keluar simpanan dari bank-bank yang dijamin, yang merupakan sumber pendanaan utama bagi sebagian besar bank, sehingga berpotensi mengancam stabilitas keuangan.
Laporan Standard Chartered yang dirilis Selasa lalu memperkirakan stablecoin dapat menarik sekitar US$500 miliar dana simpanan keluar dari perbankan AS hingga akhir 2028.
Ketentuan yang menjadi sorotan ini berasal dari undang-undang yang disahkan tahun lalu, yang membentuk kerangka regulasi federal untuk stablecoin dan membuka jalan bagi adopsi yang lebih luas.
Aturan tersebut melarang penerbit stablecoin membayar bunga atas aset kripto, namun bank menilai masih terdapat celah yang memungkinkan pihak ketiga seperti bursa kripto memberikan imbal hasil atas token, sehingga menciptakan persaingan baru bagi simpanan perbankan.
