Sumber: AFP | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON D.C. Dalam lanjutan koflik Nagorno-Karabakh, kedua negara yang terlibat, yakni Armenia dan Azerbaijan, kembali sepakat untuk melakukan gencatan senjata.
Departeman Luar Negeri AS mengumumkan bahwa gencatan senjata ini akan berlaku mulai Senin (26/10). Upaya serupa sebelumnya pernah dilakukan, kedua negara belum menemui kata sepakat untuk menghentikan perang sementara.
Gencatan senjata terbaru ini mendapat dorongan penuh dari Wakil Menteri Luar Negeri AS Stephen Biegun. Hari Sabtu (24/10), ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Armenia Zohrab Mnatsakanyan dan Menteri Luar Negeri Azerbaijan Jeyhun Bayramov.
Pada pertemuan itu turut hadir para pemimpin dari Minsk Group, yang terdiri dari AS, Prancis, dan Rusia.
Banyak pemimpin dunia telah melakukan upaya selama berminggu-minggu untuk menengahi konflik. Presiden Rusia Vladimir Putin sempat memperkirakan bahwa hampir 5.000 orang telah tewas dalam medan konflik.
Sebelum AS, dua negara lain yang telah berupaya menjadi penengah adalah Prancis dan Rusia. Sayangnya kedua negara ini belum berhasil meyakinkan Armenia dan Azerbaijan.
Baca Juga: Makin panas, Turki siap kerahkan pasukan ke Azerbaijan untuk melawan Armenia
Azerbaijan pada hari Minggu (25/10), menyambut baik keputusan gencatan senjata. Walaupun begitu, melalui duta besarnya untuk AS, Elin Suleymanov, Azerbaijan tetap bersikeras menyalahkan Armenia.
"Kami mendesak Armenia untuk melaksanakan gencatan senjata dan menghentikan provokasi militernya sesuai kesepakatan. Kami berkomitmen kuat untuk mencapai perdamaian. Tingginya jumlah kematian warga Azerbaijan sudah cukup membuktikan siapa penyerangnya," ungkap Suleymanov seperti dikutip AFP.
Konflik Armenia-Azerbaijan memiliki sejarah yang cukup panjang. Konflik sengit atas Karabakh telah terjadi sejak separatis Armenia yang didukung Yerevan menguasai wilayah tersebut dalam perang tahun 1990-an. Saat itu dilaporkan ada 30.000 orang tewas.
Konflik Armenia-Azerbaijan yang berlangsung saat ini mulai pecah pada 27 September lalu. Kedua negara kemudian saling menuduh telah melakukan serangan terhadap warga sipil yang jelas-jelas melanggar kesepakatan perang.
